JAKARTA – Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Seleksi Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), bisa tuntas Juni mendatang. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian tenaga honorer secepatnya selesai.
“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bersama instansi terkait sedang menggodok PP tentang Seleksi Honorer, PTT dan GTT,” kata Kabag Humas Kemenpan & RB, FX Dandung Indratno.
Dijelaskan Indratno, dalam pengangkatan tenaga honorer tercecer menjadi CPNS, pengangkatan PTT dan GTT diatur dalam PP tersendiri. Di mana untuk penyelesaian sisa honorer yang tertinggal (masuk database 2005) akan diprioritaskan tahun ini. Sedangkan honorer non-APBN/APBD yang tidak masuk database, tapi bekerja di bawah tahun 2005 dan belum berusia 46 tahun, akan diseleksi tahun depan.
“Meski belum akan diangkat tahun ini, tapi yang untuk honorer non-APBN/APBD sudah digodok PP-nya. Ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi data honorer,” ujar Indratno. Dengan ditetapkannya target penyelesaian PP tersebut, Indratno menambahkan, pemerintah berkeinginan agar DPR juga bisa (berpandangan) sejalan. Hal tersebut katanya, agar pada Juni depan tim sudah bisa turun ke lapangan.
Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pihaknya memang bertekad agar PP tentang penyelesaian tenaga honorer itu sudah bisa ditetapkan secepatnya. Ini terutama mengingat data honorernya sendiri akan ditetapkan Oktober mendatang. “Kalau pemerintah menggenjot Juni, DPR juga akan siap. Prinsipnya, agar pendataannya cepat, singkat, tapi valid,” terangnya.
JANGAN PERNAH BERHENTI BERJUANG
Senin, 17 Mei 2010
Minggu, 02 Mei 2010
Sensus Penduduk isi Data Pekerjaan dengan Tenaga Honorer
Sensus Penduduk isi Data Pekerjaan dengan Tenaga Honorer
Sumber:http://msb-brebes.co.cc
Dalam menghadapi Sensus Penduduk 2010, maka para tenaga honorer diharapkan mengisi isian data tentang pekerjaan dangan isian “TENAGA HONORER INSTANSI PEMERINTAH”. Hal ini juga agar mempermudah dalam Maping tenaga honorer.
Perlu diketahui, bahwa dalam validasi dan verifikai data tenaga honorer juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS juga merupakan Badan Pemerintah yang melaksanakan Sensus Penduduk 2010.
Hal ini guna mensinkronisasikan data hasil sensus penduduk dangan data verifikasi tenaga honorer, karena dikhawatirkan akan terjadinya pembengkakkan data tenaga honorer saat diadakan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Jadi sebagai tenaga honorer diharapkan dapat mengikuti pola permainan dari pemerintah dan antisipasi agar tidak selamanya menjadi tenaga honorer.
Waktu pendataan terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai pada Agustus 2010 dan selesai pada Maret 2011. Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS.
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan berharap pemerintah dapat memberi solusi terbaik bagi semua pihak. “Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Mangindaan juga menekankan agar jajaran pemerintah yang terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dapat segera melakukan pendataan. Proses pendataan merupakan data base bagi pengangkatan tenaga honorer.
Untuk diketahui, saat ini, salah satu syarat tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus telah memenuhi syarat PP no.48/2005 dan PP No.43/2007 namun terselip atau tertinggal akan diangkat tanpa tes setelah memenuhi kualifikasi. Selain itu, batas usia juga menjadi persyaratan yaitu burusia maksimal 46 tahun per 1 Januari 2006. Sekarang yang terdaftar sekitar 197.678 orang.
Mangindaan menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011. “Validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan,” jelasnya.
Sumber:http://msb-brebes.co.cc
Dalam menghadapi Sensus Penduduk 2010, maka para tenaga honorer diharapkan mengisi isian data tentang pekerjaan dangan isian “TENAGA HONORER INSTANSI PEMERINTAH”. Hal ini juga agar mempermudah dalam Maping tenaga honorer.
Perlu diketahui, bahwa dalam validasi dan verifikai data tenaga honorer juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS juga merupakan Badan Pemerintah yang melaksanakan Sensus Penduduk 2010.
Hal ini guna mensinkronisasikan data hasil sensus penduduk dangan data verifikasi tenaga honorer, karena dikhawatirkan akan terjadinya pembengkakkan data tenaga honorer saat diadakan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Jadi sebagai tenaga honorer diharapkan dapat mengikuti pola permainan dari pemerintah dan antisipasi agar tidak selamanya menjadi tenaga honorer.
Waktu pendataan terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai pada Agustus 2010 dan selesai pada Maret 2011. Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS.
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan berharap pemerintah dapat memberi solusi terbaik bagi semua pihak. “Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.
Mangindaan juga menekankan agar jajaran pemerintah yang terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dapat segera melakukan pendataan. Proses pendataan merupakan data base bagi pengangkatan tenaga honorer.
Untuk diketahui, saat ini, salah satu syarat tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus telah memenuhi syarat PP no.48/2005 dan PP No.43/2007 namun terselip atau tertinggal akan diangkat tanpa tes setelah memenuhi kualifikasi. Selain itu, batas usia juga menjadi persyaratan yaitu burusia maksimal 46 tahun per 1 Januari 2006. Sekarang yang terdaftar sekitar 197.678 orang.
Mangindaan menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011. “Validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan,” jelasnya.
Tiga Bulan Validasi Data Honorer Harus Beres
JAKARTA -- DPR RI memberikan deadline tiga bulan kepada pemerintah untuk melakukan verfikasi maupun validasi data honorer. Ini jauh dari target waktu yang ditetapkan pemerintah, yakni selama delapan bulan terhitung Agustus 2010 sampai Maret 2011. "Dalam keputusan DPR RI, pemerintah diberikan waktu tiga bulan untuk melakukan penyelesaian data honorer, sehingga diharapkan Oktober sudah bisa ditetapkan," tegas Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi pada wartawan usai raker gabungan komisi II, VIII, X dengan pemerintah, di gedung DPR, Senin (26/4).
Dipersingkatnya waktu ini menurut Taufik untuk mempercepat penyelesaian pendataan tenaga honorer. Jika tetap berpegang pada waktu pemerintah, terlalu lama dan dikhawatirkan bisa terlupakan. "Bukan apa-apa, sekarang ini banyak sekali kasus yang mencuat. Kalau pemerintah tidak di-push, takutnya masalah ini diulur-ulur," ujarnya.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan meski terlihat ragu, namun dia menyatakan kesiapannya untuk melakukan validasi dan verifikasi. Dia membandingkan saat validasi dan verifikasi data pada 2009, tim verifikasi membutuhkan waktu delapan bulan.
"Apa boleh buat, DPR sudah memutuskan, kami siap melaksanakannya. Tolong bantu doanya saja, karena pendataan ini harus ekstra hati-hati karena menyangkut hidup orang banyak. Kalau kita salah, kasihan yang sudah sekian tahun mengabdi tanpa kejelasan status," tandasnya.
Ditanya kapan tim ini turun, Mangindaan menjawab, "tim verifikasi yang terdiri dari BKN, BPS, Kementerian Diknas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negri, dan BPKP akan segera turun secepatnya. Apalagi Oktober sudah harus ditetapkan." (esy/awa/jpnn)
Dipersingkatnya waktu ini menurut Taufik untuk mempercepat penyelesaian pendataan tenaga honorer. Jika tetap berpegang pada waktu pemerintah, terlalu lama dan dikhawatirkan bisa terlupakan. "Bukan apa-apa, sekarang ini banyak sekali kasus yang mencuat. Kalau pemerintah tidak di-push, takutnya masalah ini diulur-ulur," ujarnya.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan meski terlihat ragu, namun dia menyatakan kesiapannya untuk melakukan validasi dan verifikasi. Dia membandingkan saat validasi dan verifikasi data pada 2009, tim verifikasi membutuhkan waktu delapan bulan.
"Apa boleh buat, DPR sudah memutuskan, kami siap melaksanakannya. Tolong bantu doanya saja, karena pendataan ini harus ekstra hati-hati karena menyangkut hidup orang banyak. Kalau kita salah, kasihan yang sudah sekian tahun mengabdi tanpa kejelasan status," tandasnya.
Ditanya kapan tim ini turun, Mangindaan menjawab, "tim verifikasi yang terdiri dari BKN, BPS, Kementerian Diknas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negri, dan BPKP akan segera turun secepatnya. Apalagi Oktober sudah harus ditetapkan." (esy/awa/jpnn)
Sabtu, 01 Mei 2010
HASIL RAPAT GABAUNGAN KOMISI DAN PEMERINTAH 26 APRIL 2010
Pendekatan Kesejahteraan Buat Tenaga Honorer Tak Lulus Validasi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tenaga Honorer yang tidak lulus verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Nasional akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan. "Tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi CPNS melalui verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud opsi 1, 2, 3 di atas akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan kesejahteraan," kata Taufik Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senin (26/4).
Ia mengungkap hal itu saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi tim panja gabungan dalam rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, di ruang Badan Musyawarah Dewan.
Menurut Taufik, mereka yang masuk verifikasi dan validasi dan tanpa tes adalah kategori 1, 2, dan 3. Kelompok kategori pertama adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu No. 48 Tahun 2005 juncto Perpu No. 43 Tahun 2007. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu di poin kategori 1, tapi tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dan tidak dibiayai APBN maupun APBD.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak bekerja di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBD atau APBN, pegawai penyuluh pertanian, kesehatan, dan KORPRI akan disetujui untuk diangkat juga, serta diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Sisanya, yakni tenaga honorer yang tidak masuk kategori 1 sampai 5 di atas akan direkomendasikan agar tetap diberi kesempatan menjadi CPNS melalui tes pelamar umum, " kata Taufik, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
>
DPR Sumbang Masukan untuk RPP Tenaga Honorer
Selasa, 27 April 2010]
Memberikan kemudahan kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes, rawan “kecurangan”.
Masalah seputar tenaga kerja honorer yang kerap muncul di negeri ini, tengah dicari resep penyelesaian. Salah satunya dengan membuat dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan aturan yang lama, yakni PP No 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS yang kemudian diubah dengan PP No 43 Tahun 2007. Dalam rangka itu, pemerintah tengah membidani penyusunan sebuah rancangan peraturan pemerintah (RPP). Pembahasan RPP ini juga melibatkan DPR.
Dalam rangka itu, Senin (26/4), DPR menggelar rapat gabungan di antaranya Komisi II, Komisi VII, dan Komisi X. rapat itu menghasilkan beberapa rekomendasi yang intinya ingin memberikan kemudahan dan fasilitas kepada tenaga kerja honorer yang telah memenuhi syarat.
“Keputusan yang dihasilkan, jelas Toufiq, diantaranya adalah, merekomendasikan agar tenaga kerja honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, dibiayai oleh APBN atau APBD, bekerja di instansi pemerintah, dan memenuhi syarat dengan ketentuan yang ada dalam PP No 48 Tahun 2005 serta PP No 43 Tahun 2007, akan diangkat menjadi pegawai negeri dengan hanya harus melewati uji validitas dan verifikasi data,” urai Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendy membacakan rekomendasi rapat gabungan.
Rapat gabungan, papar Taufiq, juga menyarankan agar tenaga kerja honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan telah memenuhi syarat PP No 48 Tahun 2005 dan PP No 43 Tahun 2007, bisa segera diangkat dengan hanya melewati proses uji validitas dan verifikasi data. Rekomendasi berikutnya, tenaga honorer yang tidak dilantik oleh pejabat yang berwenang, tidak dibiayai oleh APBN atau APBD, namun bekerja di instansi pemerintah seperti guru bantu, juga bisa untuk diberikan akses kemudahan untuk menjadi PNS.
“Disepakati untuk diangkat dengan mengikuti ujian bersama dengan calon PNS lainnya. Jika tidak berhasil mengikuti ujian, maka akan dilakukan pendekatan secara kesejahteraan,” ujar Taufiq.
Mewakili pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan mengatakan pada dasarnya rekomendasi rapat gabungan tiga komisi DPR dapat diterima. Namun, khusus untuk rekomendasi ketiga, Mangindaan menilai agak berat untuk diakomodir. Ia menegaskan bahwa syarat untuk menjadi PNS rujukannya tetap pada UU Pokok Kepegawaian serta PP No 48 Tahun 2005 dan PP No 43 Tahun 2007. Sementara, rekomendasi ketiga dinilai tidak sesuai dengan tiga aturan tersebut.
Anggota Komisi II Abdul Gafar Patape mengingatkan bahwa rekomendasi rapat gabungan yang memungkinkan tenaga honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes, rawan “kecurangan”. “Pemalsuan data dan rekayasa serta kepentingan lainnya dari para pejabat di daerah harus diwaspadai. Dari segi aspek hukum harus diperhatikan,” tukasnya.
Bentuk kecurangan itu, misalnya, dengan membayar sejumlah dana kepada pejabat yang berwenang di daerah untuk bisa diangkat menjadi PNS. Padahal, data-datanya ternyata tidak benar atau bermasalah.
197.678 Honorer Diangkat Menjadi CPNS
JAKARTA -- Setelah melalui proses dan perdebatan panjang beberapa bulan, akhirnya wakil rakyat dalam rapat gabungan tiga komisi, masing-masing Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang diwakili lima kementerian dan dua badan menyepakati menuntaskan penyelesaian tenaga honorer.
Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.
"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.
Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.
"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.
MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.
"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.
Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.
Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.
Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.
Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.
Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.
Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.
Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.
Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006. Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)
Tak Hadir, Menkeu Kembali Diserukan Diganti
JAKARTA - Ketidakhadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) gabungan komisi di DPR bersama pemerintah tentang penyelesaian masalah tenaga honorer di DPR RI, kembali dipersoalkan. Menurut Oheo Sinapoy, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Sri Mulyani lebih baik diganti.
"Sudah dua kali tidak hadir rapat, lebih baik diganti saja Menteri Keuangan," kata Oheo, dalam Raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/4).
Padahal kehadiran Menkeu, menurut Oheo, sangat penting karena pembahasan persoalan pengangkatan honorer itu pada akhirnya berujung pada tindak lanjut politik pemerintah khususnya dibidang keuangan. "Apakah ada dana tersedia atau tidak. Percuma kita sepakati kalau tidak dianggarkan untuk pengangkatan honorer," katanya.
Raker sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufik Effendy. Dari pemerintah, hadir di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan, Mendiknas Muhammad Nuh, serta Menteri Pertanian Suswono.
Sementara itu, Taufik mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Sri Mulyani adalah karena ia sedang berada di Washington DC. Makanya Menkeu dalam hal itu diwakili oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution.
Hal sama pun lantas disampaikan oleh Wa Ode Nuhayati, anggota Komisi II. Menurutnya, rapat penyelesaian pengangkatan honorer tersebut keputusan akhirnya memang ada pada Menkeu. "Seharusnya hadir. Jangan di luar sana dengan enteng mengatakan tidak ada uang," katanya pula. (awa/esy/jpnn)
Jatah Honorer, Pemerintah-DPR Tarik Menarik
JAKARTA – Terkait jatah honorer dalam formasi CPNS 2010, ternyata masih terjadi tarik-menarik antara pemerintah dan DPR RI. Jika pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) menjatah 30 persen, DPR RI cenderung pada angka 40 persen.
Menurut Menpan & RB EE Mangindaan, pemberian jatah 30 persen itu karena pada dasarnya jumlah tenaga honorer semakin berkurang. Sehingga katanya, pemerintah akan memperbesar jatah untuk pelamar umum. Ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya, di mana jatah honorer mencapai 60-70 persen, sedangkan pelamar umum 30-40 persen.
“Sebelumnya, jatah honorernya banyak. Tapi sekarang di balik, yang umum lebih banyak persentasenya,” kata Mangindaan, dalam raker gabungan Komisi II, VIII dan X DPR RI dengan pemerintah yang dihadiri Menpan & RB, Mendiknas, Mentan, Sekjen Mendagri, Sekjen Menkeu, Sekjen Menkes dan Kepala BKN, Senin (26/4).
Sementara itu, Gaffar Patape, anggota Komisi II DPR RI, mengusulkan agar jatah honorer adalah sebesar 40 persen. Asumsinya katanya, masih banyak tenaga honorer tertinggal yang tidak terakomodir. Demikian juga dengan honorer non-APBN/APBD yang diangkat pejabat berwenang, baik yang bekerja di instansi swasta maupun negeri.
“Jatah 30 persen terlalu sedikit. Baiknya 40 persen, agar banyak honorer yang terselesaikan,” kata Gaffar.
Menanggapi itu, Mangindaan mengatakan bahwa usulan DPR sebesar 40 persen tersebut masih harus dikaji lagi. “Kalau berdasarkan hitungan pemerintah, 30 persen. Tapi menentukan 30 atau 40 persen, masih harus dibahas bersama lagi,” tandasnya. (zun)>
Pemerintah Batasi Penempatan Tenaga Honorer
JAKARTA, 27 Apr 2010(Suara Karya) Pemerintah akan mengkaji formasi penempatan tenaga honorer paling banyak 30 persen untuk setiap masing-masing instansi. Ha] ini didasarkan masih banyak persoalan pengangkatan tenaga honorer yang belum terselesaikan.
Ha] itu terungkap dalam rapat kerja gabungan antara Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senin (26/4).
Menteri PAN dan Refor-masi Birokrasi EE Mangin-daan mengakui adanya perbedaan dengan DPR mengenai konsep dalam pengangkatan tenaga honorer. Berdasarkan usulan dari DPR. tenaga honorer yang diangkat pejabat tidak berwenang, bekerja bukan di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBN/APBD dapat diangkat menjadi PNS melalui pembuatan peraturan pemerintah dengan pendekatan status dan kesejahteraan. Ha) ini berbeda dengan konsep dari pemerintah yang berpendapat tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat
"Karena ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kecuali, mereka mengikuti ujian atau seleksi melalui pelamar umum yang diatur da-lam peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu ditinjau lagi dengan duduk bersama membahasnya agar dapat ditemukan kesepakatan," katanya.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR sempat mempersoalkan mengenai lambatnya pendataan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena mecapai delapan bulan lamanya.
Anggota Komisi II Ga-mari Sutrisno dari Fraksi PKS. mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. "Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui. Pendataan terhadapa tenaga ho-norer yang akan diangkat menjadi CPNS dimulai pada Agustus 2010 dan selesai pada Maret 2011. Ini terlalu lama," ujarnya. Anggota Komisi II Paskalis Kossay dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan sebaiknya masalah formasi tenaga honorer perlu dipertimbangkan lagi menjadi maksimal 40 persen.
Pengangkatan CPNS
Pemerintah dan DPR hingga saat ini belum menemukan titik temu dan kesepakatan dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.
Terutama m eny angkat salah satu poin dalam konsep yang dimiliki DPR ter-kait pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria antara lain diangkat pejabat tidak berwenang, serta bekerja pada instansi swasta dan tidak dibiayai APBN/APBD.
Sedangkan, untuk poin lainnya, Mangindaan menjelaskan, tidak ada perbedaan yang mendasar antara pemerintah dan DPR Dia berharap, persoalan ini dapat diselesaikan dengan batas waktu selama tiga bulan ke depan. Yakni, berdasarkan data yang dimiliki BKN, tenaga honorer yang dianggap memenuhi syarat dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 dengan kategori diangkat pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN/APBD (Tn Hndrii
>Penuhi PP 48 dan 43, Tenaga Honorer Harus Diangkat
26 April 2010 | 23:46 wib | Nasional
Jakarta, CyberNews. Rapat panitia kerja (panja) gabungan antara Komisi II, VIII, dan X memutuskan agar tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007 harus segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut anggota panja tenaga honorer, Djamal Aziz, syarat sesuai dua PP tersebut adalah tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai ABPN/APBD, dan masa kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Tenaga honorer inilah yang harus segera diangkat oleh pejabat yang berwenang.
"Ini yang segera harus ditetapkan karena mereka terzalimi. Dulu tercecer, terselip, tidak terdaftar, dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki kriteria itu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/4).
Sementara, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, adalah mereka yang bekerja di instansi bukan pemerintah, dibiayai bukan oleh APBN/APBD, akan diatur dalam PP tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan. "Tapi fokusnya lebih diprioritaskan kepada guru karena ada UU tentang guru di Diknas, swasta maupun pemerintah itu mendapat jaminan sosial yang sama," jelas Aziz.
Politikus dari Fraksi Partai Hanura ini menambahkan, untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD seperti penyuluh pertanian, kesehatan dan Korpri dengan kriteria yang sama, diusulkan diangkat ntuk mengisi formasi melalui tes sesama tenaga honorer.
"Tapi, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat akan diberi kesempatan juga dites sesama honorer. Kalau mereka juga tidak lulus akan ditempatkan tapi dengan pendekatan kesejahteraan dan status," katanya.
Sementara itu, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E Mangindaan mengatakan, keputusan panja gabungan DPR ini akan dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Oleh karena itu, pemerintah akan segera melakukan proses pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang akan dijadikan data base sebelum pengangkatan menjadi PNS.
"Secepatnya kita akan mendata kembali jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat. Data terakhir jumlah tenaga honorer adalah 197.678 orang," ungkapnya.
Mantan Ketua Komisi II ini memaparkan, pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011, kemudian validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan. "Sekaligus dilakukan maping data kembali agar tidak ada kesalahan," tambah Mangindaan.
Menpan Tolak Honorer Swasta Jadi PNS
JAKARTA — Usulan komisi gabungan DPR RI (Komisi II, VIII, X) agar pemerintah mengangkat tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta tanpa tes, ditentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. Menurut mantan ketua Komisi II DPR RI ini, tenaga yang diangkat bukan oleh pejabat berwenang, pendapatannya bukan berasal dari dana APBN/APBD, dan bekerja di instansi swasta, bukan merupakan honorer. Karena itu tidak layak diangkat CPNS, kecuali lewat mekanisme tes layaknya pelamar umum.
“Harus diperjelas dulu PNS itu siapa. Kalau swasta itu berarti tenaga honorer tapi pegawai swasta. Jadi saya tidak sependapat dengan DPR kalau tenaga guru swasta misalnya harus diangkat CPNS tanpa tes,” kata Mangindaan pada wartawan usai raker gabungan di DPR RI, Senin (26/4).
Sikap tegas pemerintah untuk menolak pengangkatan tenaga guru swasta sebagai CPNS ini, lanjutnya, sebagai antisipasi terjadinya lonjakan jumlah tenaga honorer. Saat ini saja jumlah tenaga honorer yang tertinggal sesuai data BKN 197.678 orang. Itupun belum termasuk dengan honorer yang non APBN/APBD. “Kalau rekomendasi DPR ini kita iyakan, berapa jumlah lagi tenaga honorer kita. Pasti di atas 1 juta dan ini sangat ‘mengerikan’ karena beban negara akan bertambah,” ujarnya.
Meski menolak rekomendasi DPR ini, Mangindaan menyatakan setuju bila tenaga honorer swasta ini diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS layaknya pelamar umum tanpa ada perlakuan khusus. “Kalau ikut seleksi umum, silakan saja. Tapi kalau minta diperlakukan khusus, saya rasa sangat tidak mungkin,” tandasnya. (esy/awa/jpnn)>
Validasi Honorer Dilakukan Menyeluruh
Rabu, 28 April 2010 , 13:14:00
JAKARTA - Meski jangka waktu validasi dan verifikasi data honorer dipangkas hingga lima bulan, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) menyatakan siap melakukan pendataan. Tiga bulan dirasa cukup, jika semua tim bekerja baik sesuai prosedur. "Sensus penduduk saja cuma satu bulan. Jadi validasi cukup tiga bulan," kata Kabag Humas Kementerian PAN & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Rabu (28/4).
Dijelaskan Dandung, validasi dan verifikasi itu tak hanya berlaku untuk honorer tertinggal, atau tercecer sebanyak 197.678. Tapi menyeluruh hingga ke honorer non-APBN/APBD. "Mekanismenya, ya, didata (di) seluruh provinsi sampai kelurahan," ujarnya.
Sebagai data awal, jelas Dandung pula, akan digunakan data BKD, untuk kemudian diverifikasi satu per satu. Kalau ada kabupaten yang honorernya tidak sesuai ketentuan PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007, ataupun ketentuan untuk honorer non-APBN/APBD, maka tidak akan divalidasi. "Kan banyak honorer yang statusnya tidak sesuai aturan, jadi tidak perlu diverifikasi tim lagi. Ini juga (guna) menghemat waktu pendataan," tandasnya.
Seperti yang pernah diberitakan, DPR RI memberikan deadline tiga bulan kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi maupun validasi data honorer. Ini jauh dari target waktu yang direncanakan pemerintah, yakni selama delapan bulan terhitung Agustus 2010 sampai Maret 2011.
Dipersingkatnya waktu ini, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, adalah untuk mempercepat penyelesaian urusan tenaga honorer. Sebab jika tetap berpegang pada waktu pemerintah, terlalu lama dan dikhawatirkan bisa terlupakan. "Bukan apa-apa. Sekarang ini banyak sekali kasus yang mencuat. Kalau pemerintah tidak di-push, takutnya masalah ini diulur-ulur," ujarnya.>
Waspadai Rekayasa Data Honorer
Selasa, 27 April 2010 , 00:02:00
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Abdul Gafar Patappe mendesak pemerintah agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan adanya rekayasa administrasi yang dilakukan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
”Tidak tertutup kemungkinan rekayasa administrasi akan terjadi karena hampir honorer yang diangkat membayar puluhan juta rupiah,” kata Abdul Gafar pada rapat kerja gabungan Komisi II, VIII dan X bersama dengan Menteri PAN dan RB, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/4).
Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengingatkan pemerintah agar memberikan sanksi hukum yang tegas kepada birokrasi yang melakukan pelanggaran sehingga dalam melakukan verifikasi dan validasi tidak dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan. ”Jangan mengambil kesempatan dengan melakukan pungli (pungutan liar),” ujarnya.
Yang perlu diantasipasi pula oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kata Abdul Gafar adalah terjadinya peningkatan honorer dari 100 ribu menjadi satu juta dalam kurun waktu selama lima tahun. Menurut Abdul Gafar peningkatan ini terjadi karena adanya balas jasa para bupati kepada para tim suksesnya. ” Ada modus yang dilakukan kepada daerah terpilih mengangkat
DPR Desak Pengangkatan Tenaga Honorer - Fraksi PKB
Selasa, 27 April 2010 12:06
Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) Gabungan antara Komisi II,VIII,dan X memutuskan agar tenaga honorer yang telah memenuhi syarat wajib diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007. Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyatakan, tenaga honorer yang telah memenuhi kedua syarat dalam PP itu harus segera diverifikasi dan divaliditasi kembali untuk diangkat sebagai PNS tanpa melalui tes. ”Tentu saja mereka harus memenuhi kriteria.
Misalnya, diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai dari APBN/ APBD,masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005, dan usia tidak lebih dari 46 tahun per Juni 2006,” tegas Karding di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut dia, pengangkatan tenaga honorer tanpa tes juga berlaku bagi mereka yang tidak bekerja di instansi pemerintah namun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD.
Selain itu,tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD perlu diangkat menjadi PNS tanpa tes. Hanya, untuk kategori ini, tetap harus dilakukan verifikasi dan validasi data. ”Nantinya tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi PNS melalui verifikasi dan validasi, akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan,” katanya.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang dan bekerja di instansi bukan pemerintah serta dibiayai bukan dari APBN/APBD (khusus untuk guru) nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan. ”Dengan demikian, panja gabungan ini akan melahirkan tiga peraturan pemerintah (PP).
Selain PP khusus untuk tenaga honorer guru swasta, juga akan disusun PP penyesuaian tenaga honorer dan pegawai tidak tetap,”ujarnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, segera melakukan proses pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang akan dijadikan database sebelum pengangkatan menjadi PNS. ”Secepatnya kita akan mendata kembali jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat,”ungkapnya.>
honorer sebagai tanda balas jasa kepada tim suksesnya,” ungkapnya.>
DPR Minta Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS Dipercepat
Fraksi-PKS Online: Waktu pendataan selama delapan bulan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai terlampau lama. DPR minta pemerintah menyingkat proses tersebut hanya tiga bulan saja.
Anggota Komisi II dari FPKS Gamari Sutrisno mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, VIII dan X dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari dan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi (F-PD), Senin (26/4).
"Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS," katanya.
Dalam pertemuan itu, Gamari mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. Menurutnya pendataan selama tiga bulan dapat dilakukan setelah APBN-P disetujui.
"Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui," ujarnya.
Lebih jauh, Gamari Sutrisno mengungkapkan, bila masih ada tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria namun belum dapat diangkat tahun ini, pengangkatan yang bersangkutan dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
"Kalau ada yang belum diselesaikan dapat diangkat tahun berikutnya," pungkasnya.
>
197.678 Honorer Diangkat Menjadi CPNS Keputusan Legislatif dan Eksekutif
JAKARTA -- Setelah melalui proses dan perdebatan panjang beberapa bulan, akhirnya wakil rakyat dalam rapat gabungan tiga komisi, masing-masing Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang diwakili lima kementerian dan dua badan menyepakati menuntaskan penyelesaian tenaga honorer.
Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.
"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.
Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.
"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.
MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.
"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.
Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.
Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.
Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.
Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.
Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.
Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.
Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.
Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006.
Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)>
Pendekatan Kesejahteraan Buat Tenaga Honorer Tak Lulus Validasi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tenaga Honorer yang tidak lulus verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Nasional akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan. "Tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi CPNS melalui verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud opsi 1, 2, 3 di atas akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan kesejahteraan," kata Taufik Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senin (26/4).
Ia mengungkap hal itu saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi tim panja gabungan dalam rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, di ruang Badan Musyawarah Dewan.
Menurut Taufik, mereka yang masuk verifikasi dan validasi dan tanpa tes adalah kategori 1, 2, dan 3. Kelompok kategori pertama adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu No. 48 Tahun 2005 juncto Perpu No. 43 Tahun 2007. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu di poin kategori 1, tapi tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dan tidak dibiayai APBN maupun APBD.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak bekerja di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBD atau APBN, pegawai penyuluh pertanian, kesehatan, dan KORPRI akan disetujui untuk diangkat juga, serta diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Sisanya, yakni tenaga honorer yang tidak masuk kategori 1 sampai 5 di atas akan direkomendasikan agar tetap diberi kesempatan menjadi CPNS melalui tes pelamar umum, " kata Taufik, yang pernah menjabat sebagai Menteri
DPR RI Bahas Tenaga Honorer Bersama Tujuh Kementerian
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer yang melibatkan Komisi II, VIII dan X akan membahas Tenaga Honorer bersama tujuh Kementerian hari ini,Senin (26/4/2010).
Rencananya pembahasan tenaga honorer antara DPR RI dengan tujuh kementerian tersebut akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB di Ruang Bamus Gedung DPR RI. Ketujuh Kementerian yang akan hadir dalam agenda pembahasan tersebut di antaranya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.
Dalam rapat tersebut direncanakan akan membahas pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1, 5 juta orang. Sebelumnya, Rapat Panja Gabungan Komisi II, VIII dan X DPR tentang tenaga honorer pada tanggal 19 April 2010 telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, pegawai honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007.>
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu
Tenaga Honorer Akan Dibahas Bersama 7 Kementerian
Iman Firdaus - Jurnalparlemen.com
Senayan - Panja Tenaga Honorer yang melibatkan Komisi II, VIII dan X akan mengundang 7 Kementerian, pada Senin (26/4), pukul 14.00 di Ruang Bamus (KK) Gedung DPR RI.
Ketujuh Kementerian yang diundang adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.
"Rapat akan membahas pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1, 5 juta tenaga," ujar anggota Komisi X dari FPAN Abdul Hakam Naja kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (25/4).
"Kita akan bahas, apakah semua tenaga akan diangkat? Kementrian Keuangan akan menghitung dana yang dimiliki oleh pemerintah," lanjut Hakam.
Karena itu, rapat gabungan ini kemungkinan akan alot sebab menyangkut tenaga yang minta diangkat. "Bila nanti pemerintah belum bisa mengambil keputusan, maka rapat akan ditunda," katanya.
Sementara itu menurut anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Sholeh Soe'iady, sebelum rapat gabungan dengan 7 Kementerian, Komisi II, VII dan X akan melakukan tapat intern. "Akan ada rapat internal untuk membahas tenaga honorer sebelum bersama dengan Kementerian," kata Sholeh.
Rapat internal akan dilakukan pada pukul 10.00 di ruang Bamus KK II.(imf/yat)>
M. Nuh : RPP Tenaga Honorer, Tanya Ke Menpan
Rencana pemerintah mengangkat guru honorer dan guru tidak tetap pada tahun ini menunggu selesainya payung hukum, yakni RPP TENAGA HONORER yang sedang digodok oleh Tim Ad Hoc DPR RI.
Namun bocoran RPP Tenaga Honorer yang tidak mengakomodir guru-guru swasta mencederai dan memarjinalkan kelompok guru yang mengajar pada lembaga pendidikan masyarakat tersebut.
"Sekarang belum final, coba tanyakan pada Men PAN. Mereka yang menggodoknya bersama DPR. Kita tinggal menunggu," ungkap Muhammad Nuh kepada Majalah Komunitas di Lapangan Monas saat menghadiri HUT IGTK-PGRI ke-60, Sabtu, 24 April 2010.
Ia belum berani menyimpulkan apakah tenaga honorer non APBN/APBD yang mengajar di swasta ikut dalam proses pengangkatan PNS pada tahun ini. "Kita lihat saja, sudah yah," katanya sambil naik ke mobilnya, usai mengikuti kegiatan Gebyar Anak TK Indonesia 2010.
Sementara Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengatakan bahwa PGRI akan terus mengawal RPP Tenaga Honorer tersebut agar semua guru termasuk yang mengabdi di swasta dapat diangkat menjadi PNS.
"Pengabdian negeri dan swasta (guru,red) harus dihargai," ungkapnya.
Ia menambahkan jika hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri saja yang diangkat, itu artinya pemerintah tidak komit pada janjinya.
"Jangan lupa presiden SBY sudah ikut dalam deklarasi guru, masak menteri bisa mementahkannya, nggak adil itu," ungkap Sulistiyo yang juga anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah itu. (Bang Imam/Majalah Komunitas)>
Komisi VIII Dorong Pembentukan PP Baru
Selasa, 20/04/2010 | 04:27
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Senayan - Komisi VIII DPR RI mendorong dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir keberadaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan peningkatan kesejahteraan mereka.
"Bagi mereka yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD, PP baru ini nantinya akan mengakomodasi peningkatan kesejahteraan dan status tenaga honorer, jangan mereka hanya bergaji Rp 50 ribu-100 ribu saja," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com, Senin (19/4).
Pembahasan Panja Tenaga Honorer, menurutnya, sudah mulai mengerucut. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan sesuai PP No 48 tahun 2005, yang tercecer ataupun teranulir akan diangkat menjadi PNS. "Termasuk juga masa yang kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006," ujar Karding.
Politisi PKB ini menambahkan, semua tenaga honorer yang memenuhi kriteria tertentu, memungkinkan mempunyai kesempatan melakukan tes seleksi CPNS pada bidang tertentu, sehingga mereka secara bertahap mengalami perubahan status dan peningkatan kesejahteraan. (nof/zik)>
Di Bangkalan, 150 Siswa Hanya Diajar Satu Guru
Sabtu, 24 April 2010 | 10:20 WIB
Bangkalan - Surya- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mandung I di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan hanya memiliki dua kelas untuk proses belajar mengajar sejak 2006. Dua dari empat kelas yang ada, ambruk diterjang puting beliung dan hingga kini belum diperbaiki.
Dampaknya, 150 siswa harus bergantian belajar selama empat tahun. Seorang guru honorer, Sahwan, mengatakan, para siswa akhirnya belajar dalam tiga gelombang. “Saya tidak yakin mereka mampu menyerap materi pelajaran dengan sempurna,” ujarnya, Jumat (23/4).
Kegalauan Sahwan memang beralasan. Dari 150 siswa yang terbagi menjadi enam kelas, hanya mendapatkan hak belajar selama satu jam dengan fasilitas hanya menggunakan dua ruang kelas. Pada jam pertama, 07.00 hingga pukul 08.00 WIB diperuntukkan kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 dan 4, pukul 08.00 hingga pukul 09.00 WIB. Sedangkan pada pukul 09.00 hingga pukul 10.00, untuk kelas 5 dan 6. Selepas jam 10.00 WIB hingga siang, para siswa dibiarkan bermain sendiri.
Yang membuat hati kian terenyuh ketika Sahwan menceritakan dirinya sering mengajar 150 siswa sendirian. Sahwan mengatakan, kepala sekolah (Moh Rasyid) dan guru lain jarang hadir. “Ada tujuh tenaga pengajar, termasuk kepala sekolah. Mereka jarang datang,” keluhnya.
Hal senada disampaikan salah seorang wali murid SDN Mandung, H Fauzi Ajid. Menurut ayah siswa kelas 6, Mondir, para wali murid tidak mendapatkan penjelasan memuaskan terkait jarang masuknya para guru. “Yang menjadi korban adalah para siswa,” katanya.
Dalam demo tersebut, Mondir bersama teman-temannya mengusung spanduk bertuliskan Kami butuh gedung yang layak dan guru yang aktif. Ia menuturkan bahwa dirinya beserta siswa lain mempunyai harapan sama, yakni agar bisa belajar dengan nyaman. “Kami hanya minta pembangunan gedung yang layak seperti sekolah lain, dan guru-guru yang peduli terhadap kami,” ujarnya dengan bahasa Indonesia yang tidak begitu lancar.
Pada kesempatan sama, tukang kebun, sekaligus penjaga sekolah SDN Mandung I Abdus Syukur mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mencegah para siswa melakukan unjuk rasa. “Ya bagaimana lagi. Para siswa juga didampingi para orangtuanya,” katanya.
Adapun Sahwan menjelaskan bahwa ambruknya dua kelas tersebut pernah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan harapan sesegera mungkin dibangun gedung baru. “Namun, hingga sekarang tidak pernah terealisasi,” ujarnya, buru-buru menjelaskan, pernyataannya itu tanpa bermaksud mendahului kebijakan kepala sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Setijabudi, menjelaskan bahwa berkas permohonan pembangunan gedung SDN Mandung I sudah diajukan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) pada tahun 2009 lalu. “Karena sudah diajukan ke BPBN, SD tersebut tidak dimasukkan dalam daftar sekolah penerima DAK (dana alokasi khusus) pada 2009 lalu,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sekolah yang sudah diajukan ke BPBN tidak akan mendapatkan dana DAK. “Syaratnya harus tidak dalam keadaan mendapatkan bantuan dana dari manapun, termasuk DAK,” katanya. Sedangkan pada DAK tahun 2010, masih menurut Setijabudi, sasaran bantuan DAK tidak lagi pada pembangunan fisik. Melainkan lebih fokus pada perbaikan mutu, seperti pengadaan buku dan perpustakaan. “Tetapi, dengan kondisi ini, kami akan berusaha mencari bantuan lain,” pungkasnya.nst32>
Panja Honorer Lahirkan Lima Kriteria Pengangkatan
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Senayan - Panitia Kerja (Panja) Gabungan Pengangkatan Tenaga Honorer yang sudah dibentuk pada masa sidang II telah memperoleh hasil yang diinginkan. Panja sudah merumuskan kategori tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS dan tenaga honorer yang akan di perhatikan kesejahteraannya.
"Panja telah membagi kategori kedalam 5 pengelompokan, insya Allah permasalahan pengangkatan tenaga honorer telah sampai pada penyelesaian dan tenaga honorer dapat diangkat sebagai PNS atau diperhatikan kesejahteraannya sesuai dengan syarat yang ditetapkan," ujar Iskan Qobla Lubis, anggota Komisi VIII dari F-PKS dalam siaran persnya kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (22/4).
Pengelompokan ini, menurutnya, dibuat agar tenaga honorer yang memenuhi rumusan PP 48/2005 dan PP 43 tahun 2007 baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, serta tenaga honorer yg tidak memenuhi rumusan PP tersebut dapat diangkat sebagai PNS atau dijamin kesejahteraannya.
Mengenai nasib guru madrasah swasta, Iskan mengatakan, para guru madrasah swasta masuk pada kelompok ke IV , yaitu yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang. Mereka bekerja bukan di instansi pemerintah dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD (khusus guru) dengan kriteria masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005. Mereka juga tidak terputus mengajar serta usia tidak lebih dari 46 tahun per Januari 2006. Terhadap kelompok IV ini akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Inilah langkah awal untuk mencapai kesejahteraan bagi para guru madrasah swasta, jangan hanya karena tidak diatur di PP 48/2005 dan PP 43/2007 maka keberadaan mereka tidak dianggap. Padahal kita tahu pendidikan berbasis Islam di Indonesia 90% dikelola oleh swasta dengan tenaga pengajar para guru yang dibayar seadanya," ujar Iskan.
Lebih lanjut ia mengatakan, pengawasan dan tekanan terhadap pemerintah perlu dilakukan guna menindaklanjuti hasil Panja Penyelesaiaan Pengangkatan Tenaga Honorer. Terutama terhadap tenaga honorer kategori kelompok IV dan kelompok V yang masih menunggu dibuatnya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksananya.
"Kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab negara," tegas Iskan.(nof/yat)
Penerimaan CPNS Distop, Jumlah Honorer Membludak
JAKARTA - Pemerintah bak harus memakan buah simalakama dalam masalah penerimaan CPNS. Di satu sisi, banyak pihak yang mendorong agar pemerintah menghentikan penerimaan CPNS. Sementara di sisi lain, banyak daerah yang masih membutuhkan aparatur baru.
"Persoalan CPNS ini gampang-gampang susah. Kalau penerimaannya kita hentikan, akan mendorong masalah baru," kata Deputi Menteri PAN & RB bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, kepada JPNN, Jumat (16/4).
Masalah baru yang dimaksud itu adalah penambahan jumlah tenaga honorer. Disebutkannya, daerah akan menerima tenaga honorer baru dengan alasan kekurangan tenaga. Kondisi ini pernah terjadi pada sekitar 2002-2003, di mana pusat pernah menyetop penerimaan CPNS. Yang terjadi kemudian, jumlah honorer bertambah dua kali lipat.
"Kalau sudah begitu, bagaimana bisa aparatur kita baik. Karena sudah (menjadi) rahasia umum, honorer yang diterima itu kebanyakan keluarga pejabat atau orang dalam. Mereka diterima tanpa melihat kompetensinya," bebernya pula.
Itu sebabnya, kata Ramli pula, pemerintah saat ini tidak mau mengambil resiko. Penerimaan CPNS diupayakan kontinyu, dengan harapan SDM yang diterima sesuai keahlian dan kompetensi. Selain itu katanya, tidak ada alasan lagi bagi pemda (untuk) menerima honorer karena kekurangan SDM.
"Penerimaan CPNS diupayakan sama dengan jumlah pegawai yang keluar (pensiun, dipecat atau mutasi), sehingga tidak akan menambah beban negara," jelasnya lagi.
>
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tenaga Honorer yang tidak lulus verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Nasional akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan. "Tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi CPNS melalui verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud opsi 1, 2, 3 di atas akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan kesejahteraan," kata Taufik Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senin (26/4).
Ia mengungkap hal itu saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi tim panja gabungan dalam rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, di ruang Badan Musyawarah Dewan.
Menurut Taufik, mereka yang masuk verifikasi dan validasi dan tanpa tes adalah kategori 1, 2, dan 3. Kelompok kategori pertama adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu No. 48 Tahun 2005 juncto Perpu No. 43 Tahun 2007. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu di poin kategori 1, tapi tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dan tidak dibiayai APBN maupun APBD.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak bekerja di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBD atau APBN, pegawai penyuluh pertanian, kesehatan, dan KORPRI akan disetujui untuk diangkat juga, serta diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Sisanya, yakni tenaga honorer yang tidak masuk kategori 1 sampai 5 di atas akan direkomendasikan agar tetap diberi kesempatan menjadi CPNS melalui tes pelamar umum, " kata Taufik, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
>
DPR Sumbang Masukan untuk RPP Tenaga Honorer
Selasa, 27 April 2010]
Memberikan kemudahan kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes, rawan “kecurangan”.
Masalah seputar tenaga kerja honorer yang kerap muncul di negeri ini, tengah dicari resep penyelesaian. Salah satunya dengan membuat dasar hukum yang lebih komprehensif dibandingkan aturan yang lama, yakni PP No 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS yang kemudian diubah dengan PP No 43 Tahun 2007. Dalam rangka itu, pemerintah tengah membidani penyusunan sebuah rancangan peraturan pemerintah (RPP). Pembahasan RPP ini juga melibatkan DPR.
Dalam rangka itu, Senin (26/4), DPR menggelar rapat gabungan di antaranya Komisi II, Komisi VII, dan Komisi X. rapat itu menghasilkan beberapa rekomendasi yang intinya ingin memberikan kemudahan dan fasilitas kepada tenaga kerja honorer yang telah memenuhi syarat.
“Keputusan yang dihasilkan, jelas Toufiq, diantaranya adalah, merekomendasikan agar tenaga kerja honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, dibiayai oleh APBN atau APBD, bekerja di instansi pemerintah, dan memenuhi syarat dengan ketentuan yang ada dalam PP No 48 Tahun 2005 serta PP No 43 Tahun 2007, akan diangkat menjadi pegawai negeri dengan hanya harus melewati uji validitas dan verifikasi data,” urai Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendy membacakan rekomendasi rapat gabungan.
Rapat gabungan, papar Taufiq, juga menyarankan agar tenaga kerja honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan telah memenuhi syarat PP No 48 Tahun 2005 dan PP No 43 Tahun 2007, bisa segera diangkat dengan hanya melewati proses uji validitas dan verifikasi data. Rekomendasi berikutnya, tenaga honorer yang tidak dilantik oleh pejabat yang berwenang, tidak dibiayai oleh APBN atau APBD, namun bekerja di instansi pemerintah seperti guru bantu, juga bisa untuk diberikan akses kemudahan untuk menjadi PNS.
“Disepakati untuk diangkat dengan mengikuti ujian bersama dengan calon PNS lainnya. Jika tidak berhasil mengikuti ujian, maka akan dilakukan pendekatan secara kesejahteraan,” ujar Taufiq.
Mewakili pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan mengatakan pada dasarnya rekomendasi rapat gabungan tiga komisi DPR dapat diterima. Namun, khusus untuk rekomendasi ketiga, Mangindaan menilai agak berat untuk diakomodir. Ia menegaskan bahwa syarat untuk menjadi PNS rujukannya tetap pada UU Pokok Kepegawaian serta PP No 48 Tahun 2005 dan PP No 43 Tahun 2007. Sementara, rekomendasi ketiga dinilai tidak sesuai dengan tiga aturan tersebut.
Anggota Komisi II Abdul Gafar Patape mengingatkan bahwa rekomendasi rapat gabungan yang memungkinkan tenaga honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes, rawan “kecurangan”. “Pemalsuan data dan rekayasa serta kepentingan lainnya dari para pejabat di daerah harus diwaspadai. Dari segi aspek hukum harus diperhatikan,” tukasnya.
Bentuk kecurangan itu, misalnya, dengan membayar sejumlah dana kepada pejabat yang berwenang di daerah untuk bisa diangkat menjadi PNS. Padahal, data-datanya ternyata tidak benar atau bermasalah.
197.678 Honorer Diangkat Menjadi CPNS
JAKARTA -- Setelah melalui proses dan perdebatan panjang beberapa bulan, akhirnya wakil rakyat dalam rapat gabungan tiga komisi, masing-masing Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang diwakili lima kementerian dan dua badan menyepakati menuntaskan penyelesaian tenaga honorer.
Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.
"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.
Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.
"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.
MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.
"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.
Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.
Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.
Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.
Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.
Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.
Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.
Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.
Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006. Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)
Tak Hadir, Menkeu Kembali Diserukan Diganti
JAKARTA - Ketidakhadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) gabungan komisi di DPR bersama pemerintah tentang penyelesaian masalah tenaga honorer di DPR RI, kembali dipersoalkan. Menurut Oheo Sinapoy, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Sri Mulyani lebih baik diganti.
"Sudah dua kali tidak hadir rapat, lebih baik diganti saja Menteri Keuangan," kata Oheo, dalam Raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/4).
Padahal kehadiran Menkeu, menurut Oheo, sangat penting karena pembahasan persoalan pengangkatan honorer itu pada akhirnya berujung pada tindak lanjut politik pemerintah khususnya dibidang keuangan. "Apakah ada dana tersedia atau tidak. Percuma kita sepakati kalau tidak dianggarkan untuk pengangkatan honorer," katanya.
Raker sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Taufik Effendy. Dari pemerintah, hadir di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan, Mendiknas Muhammad Nuh, serta Menteri Pertanian Suswono.
Sementara itu, Taufik mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Sri Mulyani adalah karena ia sedang berada di Washington DC. Makanya Menkeu dalam hal itu diwakili oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution.
Hal sama pun lantas disampaikan oleh Wa Ode Nuhayati, anggota Komisi II. Menurutnya, rapat penyelesaian pengangkatan honorer tersebut keputusan akhirnya memang ada pada Menkeu. "Seharusnya hadir. Jangan di luar sana dengan enteng mengatakan tidak ada uang," katanya pula. (awa/esy/jpnn)
Jatah Honorer, Pemerintah-DPR Tarik Menarik
JAKARTA – Terkait jatah honorer dalam formasi CPNS 2010, ternyata masih terjadi tarik-menarik antara pemerintah dan DPR RI. Jika pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) menjatah 30 persen, DPR RI cenderung pada angka 40 persen.
Menurut Menpan & RB EE Mangindaan, pemberian jatah 30 persen itu karena pada dasarnya jumlah tenaga honorer semakin berkurang. Sehingga katanya, pemerintah akan memperbesar jatah untuk pelamar umum. Ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya, di mana jatah honorer mencapai 60-70 persen, sedangkan pelamar umum 30-40 persen.
“Sebelumnya, jatah honorernya banyak. Tapi sekarang di balik, yang umum lebih banyak persentasenya,” kata Mangindaan, dalam raker gabungan Komisi II, VIII dan X DPR RI dengan pemerintah yang dihadiri Menpan & RB, Mendiknas, Mentan, Sekjen Mendagri, Sekjen Menkeu, Sekjen Menkes dan Kepala BKN, Senin (26/4).
Sementara itu, Gaffar Patape, anggota Komisi II DPR RI, mengusulkan agar jatah honorer adalah sebesar 40 persen. Asumsinya katanya, masih banyak tenaga honorer tertinggal yang tidak terakomodir. Demikian juga dengan honorer non-APBN/APBD yang diangkat pejabat berwenang, baik yang bekerja di instansi swasta maupun negeri.
“Jatah 30 persen terlalu sedikit. Baiknya 40 persen, agar banyak honorer yang terselesaikan,” kata Gaffar.
Menanggapi itu, Mangindaan mengatakan bahwa usulan DPR sebesar 40 persen tersebut masih harus dikaji lagi. “Kalau berdasarkan hitungan pemerintah, 30 persen. Tapi menentukan 30 atau 40 persen, masih harus dibahas bersama lagi,” tandasnya. (zun)>
Pemerintah Batasi Penempatan Tenaga Honorer
JAKARTA, 27 Apr 2010(Suara Karya) Pemerintah akan mengkaji formasi penempatan tenaga honorer paling banyak 30 persen untuk setiap masing-masing instansi. Ha] ini didasarkan masih banyak persoalan pengangkatan tenaga honorer yang belum terselesaikan.
Ha] itu terungkap dalam rapat kerja gabungan antara Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR di Gedung DPR, Senin (26/4).
Menteri PAN dan Refor-masi Birokrasi EE Mangin-daan mengakui adanya perbedaan dengan DPR mengenai konsep dalam pengangkatan tenaga honorer. Berdasarkan usulan dari DPR. tenaga honorer yang diangkat pejabat tidak berwenang, bekerja bukan di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBN/APBD dapat diangkat menjadi PNS melalui pembuatan peraturan pemerintah dengan pendekatan status dan kesejahteraan. Ha) ini berbeda dengan konsep dari pemerintah yang berpendapat tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat
"Karena ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Kecuali, mereka mengikuti ujian atau seleksi melalui pelamar umum yang diatur da-lam peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu ditinjau lagi dengan duduk bersama membahasnya agar dapat ditemukan kesepakatan," katanya.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR sempat mempersoalkan mengenai lambatnya pendataan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena mecapai delapan bulan lamanya.
Anggota Komisi II Ga-mari Sutrisno dari Fraksi PKS. mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. "Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui. Pendataan terhadapa tenaga ho-norer yang akan diangkat menjadi CPNS dimulai pada Agustus 2010 dan selesai pada Maret 2011. Ini terlalu lama," ujarnya. Anggota Komisi II Paskalis Kossay dari Fraksi Partai Golkar mengusulkan sebaiknya masalah formasi tenaga honorer perlu dipertimbangkan lagi menjadi maksimal 40 persen.
Pengangkatan CPNS
Pemerintah dan DPR hingga saat ini belum menemukan titik temu dan kesepakatan dalam penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang tidak terakomodasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007.
Terutama m eny angkat salah satu poin dalam konsep yang dimiliki DPR ter-kait pengangkatan tenaga honorer dengan kriteria antara lain diangkat pejabat tidak berwenang, serta bekerja pada instansi swasta dan tidak dibiayai APBN/APBD.
Sedangkan, untuk poin lainnya, Mangindaan menjelaskan, tidak ada perbedaan yang mendasar antara pemerintah dan DPR Dia berharap, persoalan ini dapat diselesaikan dengan batas waktu selama tiga bulan ke depan. Yakni, berdasarkan data yang dimiliki BKN, tenaga honorer yang dianggap memenuhi syarat dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 dengan kategori diangkat pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN/APBD (Tn Hndrii
>Penuhi PP 48 dan 43, Tenaga Honorer Harus Diangkat
26 April 2010 | 23:46 wib | Nasional
Jakarta, CyberNews. Rapat panitia kerja (panja) gabungan antara Komisi II, VIII, dan X memutuskan agar tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007 harus segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut anggota panja tenaga honorer, Djamal Aziz, syarat sesuai dua PP tersebut adalah tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai ABPN/APBD, dan masa kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Tenaga honorer inilah yang harus segera diangkat oleh pejabat yang berwenang.
"Ini yang segera harus ditetapkan karena mereka terzalimi. Dulu tercecer, terselip, tidak terdaftar, dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki kriteria itu," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/4).
Sementara, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, adalah mereka yang bekerja di instansi bukan pemerintah, dibiayai bukan oleh APBN/APBD, akan diatur dalam PP tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan. "Tapi fokusnya lebih diprioritaskan kepada guru karena ada UU tentang guru di Diknas, swasta maupun pemerintah itu mendapat jaminan sosial yang sama," jelas Aziz.
Politikus dari Fraksi Partai Hanura ini menambahkan, untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD seperti penyuluh pertanian, kesehatan dan Korpri dengan kriteria yang sama, diusulkan diangkat ntuk mengisi formasi melalui tes sesama tenaga honorer.
"Tapi, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat akan diberi kesempatan juga dites sesama honorer. Kalau mereka juga tidak lulus akan ditempatkan tapi dengan pendekatan kesejahteraan dan status," katanya.
Sementara itu, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E Mangindaan mengatakan, keputusan panja gabungan DPR ini akan dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Oleh karena itu, pemerintah akan segera melakukan proses pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang akan dijadikan data base sebelum pengangkatan menjadi PNS.
"Secepatnya kita akan mendata kembali jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat. Data terakhir jumlah tenaga honorer adalah 197.678 orang," ungkapnya.
Mantan Ketua Komisi II ini memaparkan, pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011, kemudian validasi dan verifikasi akan diumumkan dipublik selama satu bulan. "Sekaligus dilakukan maping data kembali agar tidak ada kesalahan," tambah Mangindaan.
Menpan Tolak Honorer Swasta Jadi PNS
JAKARTA — Usulan komisi gabungan DPR RI (Komisi II, VIII, X) agar pemerintah mengangkat tenaga honorer yang bekerja di instansi swasta tanpa tes, ditentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan. Menurut mantan ketua Komisi II DPR RI ini, tenaga yang diangkat bukan oleh pejabat berwenang, pendapatannya bukan berasal dari dana APBN/APBD, dan bekerja di instansi swasta, bukan merupakan honorer. Karena itu tidak layak diangkat CPNS, kecuali lewat mekanisme tes layaknya pelamar umum.
“Harus diperjelas dulu PNS itu siapa. Kalau swasta itu berarti tenaga honorer tapi pegawai swasta. Jadi saya tidak sependapat dengan DPR kalau tenaga guru swasta misalnya harus diangkat CPNS tanpa tes,” kata Mangindaan pada wartawan usai raker gabungan di DPR RI, Senin (26/4).
Sikap tegas pemerintah untuk menolak pengangkatan tenaga guru swasta sebagai CPNS ini, lanjutnya, sebagai antisipasi terjadinya lonjakan jumlah tenaga honorer. Saat ini saja jumlah tenaga honorer yang tertinggal sesuai data BKN 197.678 orang. Itupun belum termasuk dengan honorer yang non APBN/APBD. “Kalau rekomendasi DPR ini kita iyakan, berapa jumlah lagi tenaga honorer kita. Pasti di atas 1 juta dan ini sangat ‘mengerikan’ karena beban negara akan bertambah,” ujarnya.
Meski menolak rekomendasi DPR ini, Mangindaan menyatakan setuju bila tenaga honorer swasta ini diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS layaknya pelamar umum tanpa ada perlakuan khusus. “Kalau ikut seleksi umum, silakan saja. Tapi kalau minta diperlakukan khusus, saya rasa sangat tidak mungkin,” tandasnya. (esy/awa/jpnn)>
Validasi Honorer Dilakukan Menyeluruh
Rabu, 28 April 2010 , 13:14:00
JAKARTA - Meski jangka waktu validasi dan verifikasi data honorer dipangkas hingga lima bulan, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) menyatakan siap melakukan pendataan. Tiga bulan dirasa cukup, jika semua tim bekerja baik sesuai prosedur. "Sensus penduduk saja cuma satu bulan. Jadi validasi cukup tiga bulan," kata Kabag Humas Kementerian PAN & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Rabu (28/4).
Dijelaskan Dandung, validasi dan verifikasi itu tak hanya berlaku untuk honorer tertinggal, atau tercecer sebanyak 197.678. Tapi menyeluruh hingga ke honorer non-APBN/APBD. "Mekanismenya, ya, didata (di) seluruh provinsi sampai kelurahan," ujarnya.
Sebagai data awal, jelas Dandung pula, akan digunakan data BKD, untuk kemudian diverifikasi satu per satu. Kalau ada kabupaten yang honorernya tidak sesuai ketentuan PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007, ataupun ketentuan untuk honorer non-APBN/APBD, maka tidak akan divalidasi. "Kan banyak honorer yang statusnya tidak sesuai aturan, jadi tidak perlu diverifikasi tim lagi. Ini juga (guna) menghemat waktu pendataan," tandasnya.
Seperti yang pernah diberitakan, DPR RI memberikan deadline tiga bulan kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi maupun validasi data honorer. Ini jauh dari target waktu yang direncanakan pemerintah, yakni selama delapan bulan terhitung Agustus 2010 sampai Maret 2011.
Dipersingkatnya waktu ini, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Taufik Effendi, adalah untuk mempercepat penyelesaian urusan tenaga honorer. Sebab jika tetap berpegang pada waktu pemerintah, terlalu lama dan dikhawatirkan bisa terlupakan. "Bukan apa-apa. Sekarang ini banyak sekali kasus yang mencuat. Kalau pemerintah tidak di-push, takutnya masalah ini diulur-ulur," ujarnya.>
Waspadai Rekayasa Data Honorer
Selasa, 27 April 2010 , 00:02:00
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR, Abdul Gafar Patappe mendesak pemerintah agar lebih teliti dalam melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan adanya rekayasa administrasi yang dilakukan oleh pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
”Tidak tertutup kemungkinan rekayasa administrasi akan terjadi karena hampir honorer yang diangkat membayar puluhan juta rupiah,” kata Abdul Gafar pada rapat kerja gabungan Komisi II, VIII dan X bersama dengan Menteri PAN dan RB, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/4).
Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengingatkan pemerintah agar memberikan sanksi hukum yang tegas kepada birokrasi yang melakukan pelanggaran sehingga dalam melakukan verifikasi dan validasi tidak dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan. ”Jangan mengambil kesempatan dengan melakukan pungli (pungutan liar),” ujarnya.
Yang perlu diantasipasi pula oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kata Abdul Gafar adalah terjadinya peningkatan honorer dari 100 ribu menjadi satu juta dalam kurun waktu selama lima tahun. Menurut Abdul Gafar peningkatan ini terjadi karena adanya balas jasa para bupati kepada para tim suksesnya. ” Ada modus yang dilakukan kepada daerah terpilih mengangkat
DPR Desak Pengangkatan Tenaga Honorer - Fraksi PKB
Selasa, 27 April 2010 12:06
Jakarta - Rapat Panitia Kerja (Panja) Gabungan antara Komisi II,VIII,dan X memutuskan agar tenaga honorer yang telah memenuhi syarat wajib diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007. Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyatakan, tenaga honorer yang telah memenuhi kedua syarat dalam PP itu harus segera diverifikasi dan divaliditasi kembali untuk diangkat sebagai PNS tanpa melalui tes. ”Tentu saja mereka harus memenuhi kriteria.
Misalnya, diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai dari APBN/ APBD,masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005, dan usia tidak lebih dari 46 tahun per Juni 2006,” tegas Karding di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut dia, pengangkatan tenaga honorer tanpa tes juga berlaku bagi mereka yang tidak bekerja di instansi pemerintah namun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD.
Selain itu,tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD perlu diangkat menjadi PNS tanpa tes. Hanya, untuk kategori ini, tetap harus dilakukan verifikasi dan validasi data. ”Nantinya tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi PNS melalui verifikasi dan validasi, akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan,” katanya.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang dan bekerja di instansi bukan pemerintah serta dibiayai bukan dari APBN/APBD (khusus untuk guru) nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan. ”Dengan demikian, panja gabungan ini akan melahirkan tiga peraturan pemerintah (PP).
Selain PP khusus untuk tenaga honorer guru swasta, juga akan disusun PP penyesuaian tenaga honorer dan pegawai tidak tetap,”ujarnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan mengatakan, segera melakukan proses pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang akan dijadikan database sebelum pengangkatan menjadi PNS. ”Secepatnya kita akan mendata kembali jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat,”ungkapnya.>
honorer sebagai tanda balas jasa kepada tim suksesnya,” ungkapnya.>
DPR Minta Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS Dipercepat
Fraksi-PKS Online: Waktu pendataan selama delapan bulan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai terlampau lama. DPR minta pemerintah menyingkat proses tersebut hanya tiga bulan saja.
Anggota Komisi II dari FPKS Gamari Sutrisno mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, VIII dan X dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari dan Kepala BPS Rusman Heriawan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi (F-PD), Senin (26/4).
"Tahun 2010 ini tidak ada yang dilakukan pemerintah dalam mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS," katanya.
Dalam pertemuan itu, Gamari mengusulkan supaya waktu pendataan dapat dipersingkat hanya sampai tiga bulan saja. Menurutnya pendataan selama tiga bulan dapat dilakukan setelah APBN-P disetujui.
"Kami berharap pemerintah dapat mendata paling lama tiga bulan setelah APBN-P disetujui," ujarnya.
Lebih jauh, Gamari Sutrisno mengungkapkan, bila masih ada tenaga honorer yang telah memenuhi kriteria namun belum dapat diangkat tahun ini, pengangkatan yang bersangkutan dapat dilakukan pada tahun berikutnya.
"Kalau ada yang belum diselesaikan dapat diangkat tahun berikutnya," pungkasnya.
>
197.678 Honorer Diangkat Menjadi CPNS Keputusan Legislatif dan Eksekutif
JAKARTA -- Setelah melalui proses dan perdebatan panjang beberapa bulan, akhirnya wakil rakyat dalam rapat gabungan tiga komisi, masing-masing Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang diwakili lima kementerian dan dua badan menyepakati menuntaskan penyelesaian tenaga honorer.
Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.
"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.
Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.
"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.
MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.
"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.
Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.
Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.
Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.
Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.
Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.
Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.
Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.
Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006.
Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)>
Pendekatan Kesejahteraan Buat Tenaga Honorer Tak Lulus Validasi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tenaga Honorer yang tidak lulus verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Nasional akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan. "Tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi CPNS melalui verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud opsi 1, 2, 3 di atas akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan kesejahteraan," kata Taufik Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senin (26/4).
Ia mengungkap hal itu saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi tim panja gabungan dalam rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, di ruang Badan Musyawarah Dewan.
Menurut Taufik, mereka yang masuk verifikasi dan validasi dan tanpa tes adalah kategori 1, 2, dan 3. Kelompok kategori pertama adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu No. 48 Tahun 2005 juncto Perpu No. 43 Tahun 2007. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu di poin kategori 1, tapi tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dan tidak dibiayai APBN maupun APBD.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak bekerja di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBD atau APBN, pegawai penyuluh pertanian, kesehatan, dan KORPRI akan disetujui untuk diangkat juga, serta diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Sisanya, yakni tenaga honorer yang tidak masuk kategori 1 sampai 5 di atas akan direkomendasikan agar tetap diberi kesempatan menjadi CPNS melalui tes pelamar umum, " kata Taufik, yang pernah menjabat sebagai Menteri
DPR RI Bahas Tenaga Honorer Bersama Tujuh Kementerian
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer yang melibatkan Komisi II, VIII dan X akan membahas Tenaga Honorer bersama tujuh Kementerian hari ini,Senin (26/4/2010).
Rencananya pembahasan tenaga honorer antara DPR RI dengan tujuh kementerian tersebut akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB di Ruang Bamus Gedung DPR RI. Ketujuh Kementerian yang akan hadir dalam agenda pembahasan tersebut di antaranya, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.
Dalam rapat tersebut direncanakan akan membahas pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1, 5 juta orang. Sebelumnya, Rapat Panja Gabungan Komisi II, VIII dan X DPR tentang tenaga honorer pada tanggal 19 April 2010 telah menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, pegawai honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007.>
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu
Tenaga Honorer Akan Dibahas Bersama 7 Kementerian
Iman Firdaus - Jurnalparlemen.com
Senayan - Panja Tenaga Honorer yang melibatkan Komisi II, VIII dan X akan mengundang 7 Kementerian, pada Senin (26/4), pukul 14.00 di Ruang Bamus (KK) Gedung DPR RI.
Ketujuh Kementerian yang diundang adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.
"Rapat akan membahas pengangkatan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 1, 5 juta tenaga," ujar anggota Komisi X dari FPAN Abdul Hakam Naja kepada Jurnalparlemen.com, Minggu (25/4).
"Kita akan bahas, apakah semua tenaga akan diangkat? Kementrian Keuangan akan menghitung dana yang dimiliki oleh pemerintah," lanjut Hakam.
Karena itu, rapat gabungan ini kemungkinan akan alot sebab menyangkut tenaga yang minta diangkat. "Bila nanti pemerintah belum bisa mengambil keputusan, maka rapat akan ditunda," katanya.
Sementara itu menurut anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrat Sholeh Soe'iady, sebelum rapat gabungan dengan 7 Kementerian, Komisi II, VII dan X akan melakukan tapat intern. "Akan ada rapat internal untuk membahas tenaga honorer sebelum bersama dengan Kementerian," kata Sholeh.
Rapat internal akan dilakukan pada pukul 10.00 di ruang Bamus KK II.(imf/yat)>
M. Nuh : RPP Tenaga Honorer, Tanya Ke Menpan
Rencana pemerintah mengangkat guru honorer dan guru tidak tetap pada tahun ini menunggu selesainya payung hukum, yakni RPP TENAGA HONORER yang sedang digodok oleh Tim Ad Hoc DPR RI.
Namun bocoran RPP Tenaga Honorer yang tidak mengakomodir guru-guru swasta mencederai dan memarjinalkan kelompok guru yang mengajar pada lembaga pendidikan masyarakat tersebut.
"Sekarang belum final, coba tanyakan pada Men PAN. Mereka yang menggodoknya bersama DPR. Kita tinggal menunggu," ungkap Muhammad Nuh kepada Majalah Komunitas di Lapangan Monas saat menghadiri HUT IGTK-PGRI ke-60, Sabtu, 24 April 2010.
Ia belum berani menyimpulkan apakah tenaga honorer non APBN/APBD yang mengajar di swasta ikut dalam proses pengangkatan PNS pada tahun ini. "Kita lihat saja, sudah yah," katanya sambil naik ke mobilnya, usai mengikuti kegiatan Gebyar Anak TK Indonesia 2010.
Sementara Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengatakan bahwa PGRI akan terus mengawal RPP Tenaga Honorer tersebut agar semua guru termasuk yang mengabdi di swasta dapat diangkat menjadi PNS.
"Pengabdian negeri dan swasta (guru,red) harus dihargai," ungkapnya.
Ia menambahkan jika hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri saja yang diangkat, itu artinya pemerintah tidak komit pada janjinya.
"Jangan lupa presiden SBY sudah ikut dalam deklarasi guru, masak menteri bisa mementahkannya, nggak adil itu," ungkap Sulistiyo yang juga anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah itu. (Bang Imam/Majalah Komunitas)>
Komisi VIII Dorong Pembentukan PP Baru
Selasa, 20/04/2010 | 04:27
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Senayan - Komisi VIII DPR RI mendorong dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir keberadaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan peningkatan kesejahteraan mereka.
"Bagi mereka yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD, PP baru ini nantinya akan mengakomodasi peningkatan kesejahteraan dan status tenaga honorer, jangan mereka hanya bergaji Rp 50 ribu-100 ribu saja," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com, Senin (19/4).
Pembahasan Panja Tenaga Honorer, menurutnya, sudah mulai mengerucut. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan sesuai PP No 48 tahun 2005, yang tercecer ataupun teranulir akan diangkat menjadi PNS. "Termasuk juga masa yang kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006," ujar Karding.
Politisi PKB ini menambahkan, semua tenaga honorer yang memenuhi kriteria tertentu, memungkinkan mempunyai kesempatan melakukan tes seleksi CPNS pada bidang tertentu, sehingga mereka secara bertahap mengalami perubahan status dan peningkatan kesejahteraan. (nof/zik)>
Di Bangkalan, 150 Siswa Hanya Diajar Satu Guru
Sabtu, 24 April 2010 | 10:20 WIB
Bangkalan - Surya- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mandung I di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan hanya memiliki dua kelas untuk proses belajar mengajar sejak 2006. Dua dari empat kelas yang ada, ambruk diterjang puting beliung dan hingga kini belum diperbaiki.
Dampaknya, 150 siswa harus bergantian belajar selama empat tahun. Seorang guru honorer, Sahwan, mengatakan, para siswa akhirnya belajar dalam tiga gelombang. “Saya tidak yakin mereka mampu menyerap materi pelajaran dengan sempurna,” ujarnya, Jumat (23/4).
Kegalauan Sahwan memang beralasan. Dari 150 siswa yang terbagi menjadi enam kelas, hanya mendapatkan hak belajar selama satu jam dengan fasilitas hanya menggunakan dua ruang kelas. Pada jam pertama, 07.00 hingga pukul 08.00 WIB diperuntukkan kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3 dan 4, pukul 08.00 hingga pukul 09.00 WIB. Sedangkan pada pukul 09.00 hingga pukul 10.00, untuk kelas 5 dan 6. Selepas jam 10.00 WIB hingga siang, para siswa dibiarkan bermain sendiri.
Yang membuat hati kian terenyuh ketika Sahwan menceritakan dirinya sering mengajar 150 siswa sendirian. Sahwan mengatakan, kepala sekolah (Moh Rasyid) dan guru lain jarang hadir. “Ada tujuh tenaga pengajar, termasuk kepala sekolah. Mereka jarang datang,” keluhnya.
Hal senada disampaikan salah seorang wali murid SDN Mandung, H Fauzi Ajid. Menurut ayah siswa kelas 6, Mondir, para wali murid tidak mendapatkan penjelasan memuaskan terkait jarang masuknya para guru. “Yang menjadi korban adalah para siswa,” katanya.
Dalam demo tersebut, Mondir bersama teman-temannya mengusung spanduk bertuliskan Kami butuh gedung yang layak dan guru yang aktif. Ia menuturkan bahwa dirinya beserta siswa lain mempunyai harapan sama, yakni agar bisa belajar dengan nyaman. “Kami hanya minta pembangunan gedung yang layak seperti sekolah lain, dan guru-guru yang peduli terhadap kami,” ujarnya dengan bahasa Indonesia yang tidak begitu lancar.
Pada kesempatan sama, tukang kebun, sekaligus penjaga sekolah SDN Mandung I Abdus Syukur mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mencegah para siswa melakukan unjuk rasa. “Ya bagaimana lagi. Para siswa juga didampingi para orangtuanya,” katanya.
Adapun Sahwan menjelaskan bahwa ambruknya dua kelas tersebut pernah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan harapan sesegera mungkin dibangun gedung baru. “Namun, hingga sekarang tidak pernah terealisasi,” ujarnya, buru-buru menjelaskan, pernyataannya itu tanpa bermaksud mendahului kebijakan kepala sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Setijabudi, menjelaskan bahwa berkas permohonan pembangunan gedung SDN Mandung I sudah diajukan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) pada tahun 2009 lalu. “Karena sudah diajukan ke BPBN, SD tersebut tidak dimasukkan dalam daftar sekolah penerima DAK (dana alokasi khusus) pada 2009 lalu,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sekolah yang sudah diajukan ke BPBN tidak akan mendapatkan dana DAK. “Syaratnya harus tidak dalam keadaan mendapatkan bantuan dana dari manapun, termasuk DAK,” katanya. Sedangkan pada DAK tahun 2010, masih menurut Setijabudi, sasaran bantuan DAK tidak lagi pada pembangunan fisik. Melainkan lebih fokus pada perbaikan mutu, seperti pengadaan buku dan perpustakaan. “Tetapi, dengan kondisi ini, kami akan berusaha mencari bantuan lain,” pungkasnya.nst32>
Panja Honorer Lahirkan Lima Kriteria Pengangkatan
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Senayan - Panitia Kerja (Panja) Gabungan Pengangkatan Tenaga Honorer yang sudah dibentuk pada masa sidang II telah memperoleh hasil yang diinginkan. Panja sudah merumuskan kategori tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS dan tenaga honorer yang akan di perhatikan kesejahteraannya.
"Panja telah membagi kategori kedalam 5 pengelompokan, insya Allah permasalahan pengangkatan tenaga honorer telah sampai pada penyelesaian dan tenaga honorer dapat diangkat sebagai PNS atau diperhatikan kesejahteraannya sesuai dengan syarat yang ditetapkan," ujar Iskan Qobla Lubis, anggota Komisi VIII dari F-PKS dalam siaran persnya kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (22/4).
Pengelompokan ini, menurutnya, dibuat agar tenaga honorer yang memenuhi rumusan PP 48/2005 dan PP 43 tahun 2007 baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, serta tenaga honorer yg tidak memenuhi rumusan PP tersebut dapat diangkat sebagai PNS atau dijamin kesejahteraannya.
Mengenai nasib guru madrasah swasta, Iskan mengatakan, para guru madrasah swasta masuk pada kelompok ke IV , yaitu yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang. Mereka bekerja bukan di instansi pemerintah dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD (khusus guru) dengan kriteria masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005. Mereka juga tidak terputus mengajar serta usia tidak lebih dari 46 tahun per Januari 2006. Terhadap kelompok IV ini akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Inilah langkah awal untuk mencapai kesejahteraan bagi para guru madrasah swasta, jangan hanya karena tidak diatur di PP 48/2005 dan PP 43/2007 maka keberadaan mereka tidak dianggap. Padahal kita tahu pendidikan berbasis Islam di Indonesia 90% dikelola oleh swasta dengan tenaga pengajar para guru yang dibayar seadanya," ujar Iskan.
Lebih lanjut ia mengatakan, pengawasan dan tekanan terhadap pemerintah perlu dilakukan guna menindaklanjuti hasil Panja Penyelesaiaan Pengangkatan Tenaga Honorer. Terutama terhadap tenaga honorer kategori kelompok IV dan kelompok V yang masih menunggu dibuatnya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksananya.
"Kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab negara," tegas Iskan.(nof/yat)
Penerimaan CPNS Distop, Jumlah Honorer Membludak
JAKARTA - Pemerintah bak harus memakan buah simalakama dalam masalah penerimaan CPNS. Di satu sisi, banyak pihak yang mendorong agar pemerintah menghentikan penerimaan CPNS. Sementara di sisi lain, banyak daerah yang masih membutuhkan aparatur baru.
"Persoalan CPNS ini gampang-gampang susah. Kalau penerimaannya kita hentikan, akan mendorong masalah baru," kata Deputi Menteri PAN & RB bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, kepada JPNN, Jumat (16/4).
Masalah baru yang dimaksud itu adalah penambahan jumlah tenaga honorer. Disebutkannya, daerah akan menerima tenaga honorer baru dengan alasan kekurangan tenaga. Kondisi ini pernah terjadi pada sekitar 2002-2003, di mana pusat pernah menyetop penerimaan CPNS. Yang terjadi kemudian, jumlah honorer bertambah dua kali lipat.
"Kalau sudah begitu, bagaimana bisa aparatur kita baik. Karena sudah (menjadi) rahasia umum, honorer yang diterima itu kebanyakan keluarga pejabat atau orang dalam. Mereka diterima tanpa melihat kompetensinya," bebernya pula.
Itu sebabnya, kata Ramli pula, pemerintah saat ini tidak mau mengambil resiko. Penerimaan CPNS diupayakan kontinyu, dengan harapan SDM yang diterima sesuai keahlian dan kompetensi. Selain itu katanya, tidak ada alasan lagi bagi pemda (untuk) menerima honorer karena kekurangan SDM.
"Penerimaan CPNS diupayakan sama dengan jumlah pegawai yang keluar (pensiun, dipecat atau mutasi), sehingga tidak akan menambah beban negara," jelasnya lagi.
>
Rabu, 28 April 2010
Pendekatan Kesejahteraan Buat Tenaga Honorer Tak Lulus Validasi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Tenaga Honorer yang tidak lulus verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Nasional akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan. "Tenaga honorer yang tidak berhasil menjadi CPNS melalui verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud opsi 1, 2, 3 di atas akan diselesaikan dengan pendekatan kesejahteraan kesejahteraan," kata Taufik Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senin (26/4).
Ia mengungkap hal itu saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi tim panja gabungan dalam rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, di ruang Badan Musyawarah Dewan.
Menurut Taufik, mereka yang masuk verifikasi dan validasi dan tanpa tes adalah kategori 1, 2, dan 3. Kelompok kategori pertama adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu No. 48 Tahun 2005 juncto Perpu No. 43 Tahun 2007. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu di poin kategori 1, tapi tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dan tidak dibiayai APBN maupun APBD.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak bekerja di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBD atau APBN, pegawai penyuluh pertanian, kesehatan, dan KORPRI akan disetujui untuk diangkat juga, serta diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Sisanya, yakni tenaga honorer yang tidak masuk kategori 1 sampai 5 di atas akan direkomendasikan agar tetap diberi kesempatan menjadi CPNS melalui tes pelamar umum, " kata Taufik, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
Ia mengungkap hal itu saat membacakan kesimpulan dan rekomendasi tim panja gabungan dalam rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Nasional, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, di ruang Badan Musyawarah Dewan.
Menurut Taufik, mereka yang masuk verifikasi dan validasi dan tanpa tes adalah kategori 1, 2, dan 3. Kelompok kategori pertama adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu No. 48 Tahun 2005 juncto Perpu No. 43 Tahun 2007. Kedua, tenaga honorer yang memenuhi syarat Perpu di poin kategori 1, tapi tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat tidak berwenang dan tidak dibiayai APBN maupun APBD.
Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, tidak bekerja di instansi pemerintah, dan tidak dibiayai APBD atau APBN, pegawai penyuluh pertanian, kesehatan, dan KORPRI akan disetujui untuk diangkat juga, serta diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.
"Sisanya, yakni tenaga honorer yang tidak masuk kategori 1 sampai 5 di atas akan direkomendasikan agar tetap diberi kesempatan menjadi CPNS melalui tes pelamar umum, " kata Taufik, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu.
197.678 Honorer Diangkat Menjadi CPNS Keputusan Legislatif dan Eksekutif
JAKARTA -- Setelah melalui proses dan perdebatan panjang beberapa bulan, akhirnya wakil rakyat dalam rapat gabungan tiga komisi, masing-masing Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI bersama pemerintah yang diwakili lima kementerian dan dua badan menyepakati menuntaskan penyelesaian tenaga honorer.
Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.
"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.
Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.
"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.
MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.
"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.
Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.
Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.
Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.
Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.
Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.
Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.
Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.
Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006.
Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)
Penyelesaian yang disepakati adalah mengangkat 197.678 tenaga honorer menjadi CPNS, tahun ini. Wakil pemerintah yang hadir dalam rapat tersebut, adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi, EE Mangindaan, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono. Juga hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama, Serta Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pusat Statistik.
"Komisi gabungan dan pemerintah sepakat untuk merumuskan dan menuntaskan penyelesaian tenaga honorer secara menyeluruh agar dikemudian hari tak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru," ujar Ketua Panja Honorer, Taufik Effendi saat membacakan salah satu dari tiga poin kesimpulan rapat gabungan sebelum mengetuk palu persetujuan, Senin 26 April.
Agar penyelesaian ini dapat segera dituntaskan, rapat gabungan itu juga menyetujui pelaksanaan verifikasi dan validasi tenaga honorer pengangkatan tenaga honorer diselesaikan dalam waktu tiga bulan, dengan mempertimbangkan formasi CPNSD tahun 2010.
"Perlu dipertimbangkan sanksi hukum untuk mengantisipasi manipulasi dan rekayasa administrasi dalam verifikasi dan validasi," terang Taufik.
MenegPAN, EE Mangindaan yang ditemui wartawan Fajar Media Center usai mengikuti rapat mengaku optimis dapat mengangkat tenaga honorer yang masih tersisa pada tahun ini untuk tiga kategori dari lima kategori pengangkatan tenaga honorer.
"Kalau untuk kategori satu sampai tiga itu bisa diangkat tahun ini, tapi kalau yang dua belum tentu," sebutnya.
Lima kategori honorer yang dimaksud MenegPAN untuk diangkat menjadi PNS, yakni kategori pertama adalah tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai PP nomor 48/2005 dan PP 43/2007 namun tercecer, terselip, tertinggal, teranulir atau sengaja dianulir dan diganti atau sengaja diganti.
Kedua, tenaga honorer yang sesuai ketentuan PP di atas namun tidak bekerja di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, dibiayai bukan oleh APBN/APBD.
Kategori keempat, tenaga honorer yang diangkat seperti poin tiga, namun tidak bekerja di instansi pemerintah dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD. Dan terakhir, penyuluh pertanian, kesehatan, dan anggota Kopri.
Untuk honorer kategoti satu dan dua akan diangkat tanpa tes, sedang kategori ketiga akan diangkat melalui tes tertulis. Dan jika tidak lulus akan akan dipertimbangkan melalui pendekatan status dan kesejahteraan.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI, Oheo Sinapoi, menyangkan dua Menteri yakni Sri Mulyani dan Menag Suryadharma Ali tak hadir.
Menurut Oheo kehadiran Sri Mulyani sangat penting, untuk didengarkan penjelasanannya, sebab dialah yang mengetahui kondisi keuangan negara, apakah keuangan negara mampu membiayai gaji PNS yang akan diangkat.
Hal senada diungkapkan politisi PAN, Wa Ode Nurhayati dari Komisi II. Kepada para wakil pemerintah, Nurhayati meminta seharusnya Menteri Keuangan hadir dalam rapat gabungan.
Taufik yang juga Wakil Ketua Komisi II menuturkan, ketidakhadiran Sri Mulyani saat ini karena yang bersangkutan berangkat ke Amerika Serikat mengikuti pertemuan sejumlah Menteri Keuangan dari beberapa negara.
Adapun persyaratan honorer yang akan diangkat diantaranya masa kerja minimal satu tahun pada 31 desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus dan usianya tidak lebih dari 46 tahun per satu Januari 2006.
Setelah pengangkatan tenaga honorer ini, maka tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer berikutnya. Bahkan pemerintah khusunya di daerah diminta tidak lagi menerima tenaga honorer sejak ditutupnya pengangkatan tenaga honorer beberapa tahun lalu. (gus/fmc)
Senin, 26 April 2010
AGENDA RAPAT DPR 26 April 2010
Rapat Kerja (Raker) Gabungan Komisi II, VIII, dan X DPR dengan beberapa Menteri Terkait, seperti Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Reformasi Birokrasi, Menteri Pertanian, Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Rapat Kerja dilakukan di ruang Badan Musyawarah (Bamus) KK.II Gedung Nusantara DPR.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi.
Selasa, 20 April 2010
Setetes Harapan Bagi Tenaga Honorer
Rapat Panitia Kecil DPR RI dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi
Rabu, 14 April 2010
Permasalahan tenaga honorer menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan sampai saat ini. Hal ini tidak berlebihan karena menyangkut nasib tenaga-tenaga honorer yang telah mengabdi di instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagian dari mereka sudah lebih dari 10 tahun mengabdi namun belum jelas nasibnya. Apalagi tenaga-tenaga honorer di daerah-daerah pemekaran atau daerah-daerah otonom baru yang jumlahnya cukup banyak.
Menurut PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 48 Tahun 2007, pengangkatan tenaga honer dilakukan secara bertahap sampai dengan Desember tahun 2009. Namun setelah tahapan tersebut berakhir, banyak tenaga honorer yang belum diangakat walaupun sudah bekerja lebih dari satu tahun dan datanya sudah masuk dalam database.
Permasalahan ini menarik perhatian pemerintah Pusat dan DPR RI. Untuk itu Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus tenaga honorer dan bersama kementerian terkait melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyusun sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Tenaga Honorer yang memenuhi syarat PP No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 tetapi dalam pelaksanaannya tertinggal/tercecer/terselip.
Kriteria tenaga honorer menurut ketentuan PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 adalah:
1. Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD.
2. Bekerja di Instansi Pemerintah.
3. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
4.Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.
5. Usia tidak lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006.
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah adalah:
1. Akan dilakukan Verifikasi dan Validasi (fact finding) ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang pasti dan menghindari kemungkinan yang tidak memenuhi syarat terdata, sementara yang memenuhi syarat tidak terdata. Saat ini data tenaga honorer yang tercecer dan memenuhi syarat menurut catatan BKN sejumlah 197.687, dengan rincian:
a. Dari 524 Provinsi/Kabupaten/Kota baru 142 Daerah yang telah melaporkan tenaga honorer sejumlah 111.120 orang.
b. Dari 74 Instansi Pusat baru sebanyak 19 Instansi yang telah melaporkan tenaga honorer jumlah 86.567 orang.
Data Tenaga honorer Susulan menurut Instansi yang memenuhi persyaratan sesuai PP 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007 sebanya 197.687 orang dengan rincian: Instansi Pusat sebanyak 86.567 orang dan instansi daerah sebanyak 111.120 orang.
Data-data tersebut di atas didasarkan pada rekapitulasi sampai dengan tanggal 14 April 2010 dari 19 Instansi Pusat dan 142 Instansi daerah yang telah menyampaikan Data Susulan ke BKN. Seluruh data di atas dinyatakan oleh instansi memenuhi syarat PP $8 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 dan bersaumber dari APBN/APBD. Namun masih terdapat beberapa penyampaian Tenaga Honorer Susulan yang masih belum terekam dengan benar. Sampai saat ini CD/Surat/Daftar nominatif tenaga honorer dari instansi masih berdatangan.
Bahwa terdapat lebih dari satu surat penyampaian tenaga honorer susulan yang disampaikan oleh instansi, dimungkinkan data tenaga honorer yang diusulkan melewati batas waktu(30 Juni 2006), terkirim kembali.
Sedangakn Rekapitulasi penyampaian data tenaga honorer susulan menurut instansi yang telah dikonfirmasi oleh kementerian yang bersangkutan tanggal 13 April 2010 adalah sebagai berikut:
1. Kementrian Pendidikan Nasional sebanyak 45.398 orang ( Tenaga guru 37.498 orang dan tenaga adminsitrasi 7.900 orang).
2. Kementerian Agama khusus untuk guru sebanyak 29.963 orang.
3. Kementerian Pertanian sebanyak 1.308 orang ( Tenaga penyuluh 1.237 orang dan tenaga strategis 71 orang).
4. Kementerian Kesehatan sebanyak 1.388 orang (Tenaga medis 432 orang dan tenaga administratif 956 orang).
2. Mengajukan usulan pembiayaan sejumlah: Rp. 61.033.396.332,- (APBN-P tahun 2010) untuk Verifikasi dan Validasi (fact finding) ke lapangan yang akan dilakukan oleh 4 (empat) Instansi (Men. PAN & RB, BKN, BPS, dan BPKP) ditambah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama.
3. Waktu yang diperlukan Verifikasi dan Validasi (fact finding) ke lapangan selama 8 (delapan) bulan, terhitung setelah tersedia anggaran.
4. Bagi tenaga honorer yang telah lolos verifikasi dan validasi dan telah dipastikan jumlah yang pasti akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penambahan formasi PNS lebih lanjut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan seleksi administrasi dan pemberkasan kepada BKN untuk penetapan NIP sebagai CPNS.
Tenaga honorer yang Penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:
1. Bekerja di Instansi Pemerintah.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.
4. Usia tidak lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006.
Bahwa upaya-upaya yang dilakukan terhadap tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD tersebut di atas adalah:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan jumlah, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit bekerja tenaga honorer kepada Kementerian PAN & RB dan BKN.
2. Menteri PAN & RB mengalokasikan formasi berdasarkan pertimbangan Kepala BKN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
3. Terhadap tenaga honorer yang memenuhi persyaratan kriteria tersebut diatas akan dilakukan seleksi administrasi dan lulus ujian tertulis sesama tenaga honorer.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan seleksi tertulis bagi tenaga honorer dilingkungan masing-masing.
5. Bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus diajukan pemberkasan kepada BKN untuk penetapan NIP sebagai CPNS.
Sedangakan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 dan tidak lulus seleksi tertulis tetapi tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi Pemerintah, dapat diperlakukan (pendekatan kesejahteraan) sebagai berikut:
1. Dapat tetap bekerja pada instansi yang bersangkutan sampai dengan usia 56 (lima puluh enam) tahun sebagai Pegawai Tidak Tetap;
2. Diberikan penghasilan paling rendah setara dengan Upah Minimun Propinsi (UMP);
3. Diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan, dan
4. Dapat diberikan tunjangan hari tua.
5. Bagi Tenaga Honorer yang memenuhi syarat dan ingin menjadi PNS harus mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan PP 98 Tahun 2000 jo. PP 11 Tahun 2002 (melalui pelamar umum).
6. Untuk Instansi Pusat bersumber dengan PNBP sedangkan Daerah bersumber PAD.
Filed Under: DPR
Rabu, 14 April 2010
Permasalahan tenaga honorer menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan sampai saat ini. Hal ini tidak berlebihan karena menyangkut nasib tenaga-tenaga honorer yang telah mengabdi di instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebagian dari mereka sudah lebih dari 10 tahun mengabdi namun belum jelas nasibnya. Apalagi tenaga-tenaga honorer di daerah-daerah pemekaran atau daerah-daerah otonom baru yang jumlahnya cukup banyak.
Menurut PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 48 Tahun 2007, pengangkatan tenaga honer dilakukan secara bertahap sampai dengan Desember tahun 2009. Namun setelah tahapan tersebut berakhir, banyak tenaga honorer yang belum diangakat walaupun sudah bekerja lebih dari satu tahun dan datanya sudah masuk dalam database.
Permasalahan ini menarik perhatian pemerintah Pusat dan DPR RI. Untuk itu Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus tenaga honorer dan bersama kementerian terkait melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyusun sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Tenaga Honorer yang memenuhi syarat PP No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 tetapi dalam pelaksanaannya tertinggal/tercecer/terselip.
Kriteria tenaga honorer menurut ketentuan PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 adalah:
1. Penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD.
2. Bekerja di Instansi Pemerintah.
3. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
4.Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.
5. Usia tidak lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006.
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah adalah:
1. Akan dilakukan Verifikasi dan Validasi (fact finding) ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang pasti dan menghindari kemungkinan yang tidak memenuhi syarat terdata, sementara yang memenuhi syarat tidak terdata. Saat ini data tenaga honorer yang tercecer dan memenuhi syarat menurut catatan BKN sejumlah 197.687, dengan rincian:
a. Dari 524 Provinsi/Kabupaten/Kota baru 142 Daerah yang telah melaporkan tenaga honorer sejumlah 111.120 orang.
b. Dari 74 Instansi Pusat baru sebanyak 19 Instansi yang telah melaporkan tenaga honorer jumlah 86.567 orang.
Data Tenaga honorer Susulan menurut Instansi yang memenuhi persyaratan sesuai PP 48 Tahun 2005 jo PP No. 43 Tahun 2007 sebanya 197.687 orang dengan rincian: Instansi Pusat sebanyak 86.567 orang dan instansi daerah sebanyak 111.120 orang.
Data-data tersebut di atas didasarkan pada rekapitulasi sampai dengan tanggal 14 April 2010 dari 19 Instansi Pusat dan 142 Instansi daerah yang telah menyampaikan Data Susulan ke BKN. Seluruh data di atas dinyatakan oleh instansi memenuhi syarat PP $8 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 dan bersaumber dari APBN/APBD. Namun masih terdapat beberapa penyampaian Tenaga Honorer Susulan yang masih belum terekam dengan benar. Sampai saat ini CD/Surat/Daftar nominatif tenaga honorer dari instansi masih berdatangan.
Bahwa terdapat lebih dari satu surat penyampaian tenaga honorer susulan yang disampaikan oleh instansi, dimungkinkan data tenaga honorer yang diusulkan melewati batas waktu(30 Juni 2006), terkirim kembali.
Sedangakn Rekapitulasi penyampaian data tenaga honorer susulan menurut instansi yang telah dikonfirmasi oleh kementerian yang bersangkutan tanggal 13 April 2010 adalah sebagai berikut:
1. Kementrian Pendidikan Nasional sebanyak 45.398 orang ( Tenaga guru 37.498 orang dan tenaga adminsitrasi 7.900 orang).
2. Kementerian Agama khusus untuk guru sebanyak 29.963 orang.
3. Kementerian Pertanian sebanyak 1.308 orang ( Tenaga penyuluh 1.237 orang dan tenaga strategis 71 orang).
4. Kementerian Kesehatan sebanyak 1.388 orang (Tenaga medis 432 orang dan tenaga administratif 956 orang).
2. Mengajukan usulan pembiayaan sejumlah: Rp. 61.033.396.332,- (APBN-P tahun 2010) untuk Verifikasi dan Validasi (fact finding) ke lapangan yang akan dilakukan oleh 4 (empat) Instansi (Men. PAN & RB, BKN, BPS, dan BPKP) ditambah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama.
3. Waktu yang diperlukan Verifikasi dan Validasi (fact finding) ke lapangan selama 8 (delapan) bulan, terhitung setelah tersedia anggaran.
4. Bagi tenaga honorer yang telah lolos verifikasi dan validasi dan telah dipastikan jumlah yang pasti akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penambahan formasi PNS lebih lanjut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan seleksi administrasi dan pemberkasan kepada BKN untuk penetapan NIP sebagai CPNS.
Tenaga honorer yang Penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:
1. Bekerja di Instansi Pemerintah.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus.
4. Usia tidak lebih dari 46 tahun per 1 januari 2006.
Bahwa upaya-upaya yang dilakukan terhadap tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD tersebut di atas adalah:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan jumlah, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit bekerja tenaga honorer kepada Kementerian PAN & RB dan BKN.
2. Menteri PAN & RB mengalokasikan formasi berdasarkan pertimbangan Kepala BKN setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
3. Terhadap tenaga honorer yang memenuhi persyaratan kriteria tersebut diatas akan dilakukan seleksi administrasi dan lulus ujian tertulis sesama tenaga honorer.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan seleksi tertulis bagi tenaga honorer dilingkungan masing-masing.
5. Bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus diajukan pemberkasan kepada BKN untuk penetapan NIP sebagai CPNS.
Sedangakan bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007 dan tidak lulus seleksi tertulis tetapi tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi Pemerintah, dapat diperlakukan (pendekatan kesejahteraan) sebagai berikut:
1. Dapat tetap bekerja pada instansi yang bersangkutan sampai dengan usia 56 (lima puluh enam) tahun sebagai Pegawai Tidak Tetap;
2. Diberikan penghasilan paling rendah setara dengan Upah Minimun Propinsi (UMP);
3. Diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan, dan
4. Dapat diberikan tunjangan hari tua.
5. Bagi Tenaga Honorer yang memenuhi syarat dan ingin menjadi PNS harus mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan PP 98 Tahun 2000 jo. PP 11 Tahun 2002 (melalui pelamar umum).
6. Untuk Instansi Pusat bersumber dengan PNBP sedangkan Daerah bersumber PAD.
Filed Under: DPR
Komisi VIII Dorong Pembentukan PP Baru
Selasa, 20/04/2010 | 04:27
Tenaga Honorer
Komisi VIII Dorong Pembentukan PP Baru
Nofellisa - Jurnalparlemen.com
Abdul Kadir Karding (Jurnalparlemen.com/nof)
Senayan - Komisi VIII
"Bagi mereka yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD, PP baru ini nantinya akan mengakomodasi peningkatan kesejahteraan dan status tenaga honorer, jangan mereka hanya bergaji Rp 50 ribu-100 ribu saja," kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com, Senin (19/4).
Pembahasan Panja Tenaga Honorer, menurutnya, sudah mulai mengerucut. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan sesuai PP No 48 tahun 2005, yang tercecer ataupun teranulir akan diangkat menjadi PNS. "Termasuk juga masa yang kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006," ujar Karding.
Politisi PKB ini menambahkan, semua tenaga honorer yang memenuhi kriteria tertentu, memungkinkan mempunyai kesempatan melakukan tes seleksi CPNS pada bidang tertentu, sehingga mereka secara bertahap mengalami perubahan status dan peningkatan kesejahteraan. (nof/zik)
Senin, 19/04/2010 | 14:02
Panja Tenaga Honorer Satukan Persepsi
Kurnia Illahi - Jurnalparlemen.com
Gamari Sutrisno (Jurnalparlemen.com/kur)
Senayan - Rapat Panitia Kerja (Panja) Gabungan Komisi II, VIII dan X DPR tentang tenaga honorer yang digelar di ruang Komisi II DPR, Senin (19/4) pukul 14.00 WIB bersifar internal.
"Ya itu (rapat) sifatnya internal," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) HM Gamari Sutrisno kepada Jurnalparlemen.com.
Gamari menyampaikan rapat akan menyamakan persepsi di internal Panja tentang RPP Tata Cara Pengangkatan Tenaga Honorer. Setelah ada kesamaan persepsi di internal, kemudian akan dibawa ke rapat dengan mitra Komisi II DPR yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan instansi terkait.
"Panja harus satu persepsi dulu, baru dibahas bersama pemerintah," jelas anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini. (kur/zik)
Rabu, 14/04/2010 | 19:55
Validasi Data Tenaga Honorer
Politisi Gerindra Tolak Usul Pemerintah
Kurnia Illahi - Jurnalparlemen.com
Harun Al Rasyid (Jurnalparlemen.com/kur)
Senayan - Pemerintah diberi waktu paling lambat tiga bulan untuk bisa menyelesaikan hasil verifikasi dan validasi data tentang tenaga honorer. Batas waktu tersebut terhitung sejak bulan Mei 2010.
"Kami usulkan paling lama tiga bulanlah, supaya keluarnya keputusan pegawai itu jangan melewati tahun 2011,” ujar Harun Al Rasyid, anggota Tim Kecil Panja Gabungan Komisi II, VIII, dan X tentang penyelesaian pengangkatan tenaga honorer, kepada Jurnalparlemen.com di Gedung DPR, Rabu (14/4).
Rapat Tim Kecil ini dilakukan di ruang KK II Gedung Nusantara DPR dipimpin oleh Taufiq Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat tertutup itu dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Agenda rapat tersebut adalah membahas mengenai verifikasi dan validasi data tenaga honorer dan penyusunan RPP tentang pengangkatan tenaga honorer. Pada rapat tersebut, lanjut Harun, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekjennya Tasdik Kinanto, meminta waktu untuk proses verifikasi dan validasi data itu selama delapan bulan terhitung mulai bulan Mei 2010.
Tetapi Harun selaku anggota Tim Kecil tidak setuju, baginya delapan bulan terlalu lama. "Ya memang mereka juga punya alasan, adanya masukan dari daerah serta prosesnya," jelas politisi Partai Gerindra ini. (kur/zik)
Senin, 19 April 2010
Kesimpulan Rapat Panja Tenaga Honorer
Senin, 19/04/2010 | 17:50
Inilah Kesimpulan Rapat Panja Tenaga Honorer
Kurnia Illahi - Jurnalparlemen.com
Senayan - Rapat Panitia Kerja (Panja) Gabungan Komisi II, VIII dan X DPR tentang tenaga honorer menghasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, mereka yang akan diangkat menjadi PNS harus memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007.
Menurut anggota Panja Tenaga Honorer Djamal Aziz, mereka yang sudah bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai ABPN/APBD, dan masa kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006, harus diangkat menjadi PNS oleh pejabat yang berwenang. "Ini yang segera harus ditetapkan karena mereka terzalimi, dulu tercecer, terselip tidak terdaftar dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki kriteria itu,” ujar Djamal Aziz kepada Jurnalparlemen.com seusai rapat, di Gedung Nusantara DPR,
Sementara, mengenai tenaga yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang, bekerja di instansi bukan pemerintah, dibiayai bukan oleh APBN/APBD, akan diatur dalam PP tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan. "Tapi itu memang fokusnya lebih diprioritaskan kepada guru karena ada Undang-Undang tentang guru di Diknas, swasta maupun pemerintah itu mendapat jaminan sosial yang sama," jelasnya.
Politisi Partai Hanura ini menambahkan, untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD seperti penyuluh pertanian, kesehatan dan Korpri dengan kriteria yang sama, diusulkan diangkat untuk mengisi formasi melalui tes sesama tenaga honorer.
"Tapi, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat akan diberi kesempatan juga dites sesama honorer. Kalau mereka juga tidak lulus akan ditempatkan tapi dengan pendekatan kesejahteraan dan status," ucapnya. (kur/zik)
Minggu, 18 April 2010
Validasi Data Tenaga Honorer Politisi Gerindra Tolak Usul Pemerintah
Senayan - Pemerintah diberi waktu paling lambat tiga bulan untuk bisa menyelesaikan hasil verifikasi dan validasi data tentang tenaga honorer. Batas waktu tersebut terhitung sejak bulan Mei 2010.
"Kami usulkan paling lama tiga bulanlah, supaya keluarnya keputusan pegawai itu jangan melewati tahun 2011,” ujar Harun Al Rasyid, anggota Tim Kecil Panja Gabungan Komisi II, VIII, dan X tentang penyelesaian pengangkatan tenaga honorer, kepada Jurnalparlemen.com di Gedung DPR, Rabu (14/4).
Rapat Tim Kecil ini dilakukan di ruang KK II Gedung Nusantara DPR dipimpin oleh Taufiq Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat tertutup itu dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Agenda rapat tersebut adalah membahas mengenai verifikasi dan validasi data tenaga honorer dan penyusunan RPP tentang pengangkatan tenaga honorer. Pada rapat tersebut, lanjut Harun, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekjennya Tasdik Kinanto, meminta waktu untuk proses verifikasi dan validasi data itu selama delapan bulan terhitung mulai bulan Mei 2010.
Tetapi Harun selaku anggota Tim Kecil tidak setuju, baginya delapan bulan terlalu lama. "Ya memang mereka juga punya alasan, adanya masukan dari daerah serta prosesnya," jelas politisi Partai Gerindra ini. (kur/zik)
Validasi Data Tenaga Honorer Politisi Gerindra Tolak Usul Pemerintah
Senayan - Pemerintah diberi waktu paling lambat tiga bulan untuk bisa menyelesaikan hasil verifikasi dan validasi data tentang tenaga honorer. Batas waktu tersebut terhitung sejak bulan Mei 2010.
"Kami usulkan paling lama tiga bulanlah, supaya keluarnya keputusan pegawai itu jangan melewati tahun 2011,” ujar Harun Al Rasyid, anggota Tim Kecil Panja Gabungan Komisi II, VIII, dan X tentang penyelesaian pengangkatan tenaga honorer, kepada Jurnalparlemen.com di Gedung DPR, Rabu (14/4).
Rapat Tim Kecil ini dilakukan di ruang KK II Gedung Nusantara DPR dipimpin oleh Taufiq Effendi, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Rapat tertutup itu dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Agenda rapat tersebut adalah membahas mengenai verifikasi dan validasi data tenaga honorer dan penyusunan RPP tentang pengangkatan tenaga honorer. Pada rapat tersebut, lanjut Harun, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sekjennya Tasdik Kinanto, meminta waktu untuk proses verifikasi dan validasi data itu selama delapan bulan terhitung mulai bulan Mei 2010.
Tetapi Harun selaku anggota Tim Kecil tidak setuju, baginya delapan bulan terlalu lama. "Ya memang mereka juga punya alasan, adanya masukan dari daerah serta prosesnya," jelas politisi Partai Gerindra ini. (kur/zik)
Rabu, 14 April 2010
AGENDA RAPAT DPR
14 april 2010
Rapat Dengar Pendapat Tim Kecil Panja Tenaga Honorer
Acara : Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer dan Penyusunan RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
15 april 2010
Rapat Intern TIM KECIL PANJA Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer Kom. II DPR RI
Membahas Penyamaan Persepsi terhadap Tenaga Honorer
Rapat Dengar Pendapat Tim Kecil Panja Tenaga Honorer
Acara : Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer dan Penyusunan RPP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
15 april 2010
Rapat Intern TIM KECIL PANJA Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer Kom. II DPR RI
Membahas Penyamaan Persepsi terhadap Tenaga Honorer
19-Apr-2010, Pukul: 14:00
| Rapat Intern PANJA Gabungan Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer |
|---|
Membahas hasil Tim Kecil tentang Penyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer |
GAJIH DI BAWAH UMR, HENTIKAN PELECEHAN GURU
Senayan - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sulistiyo menyatakan keprihatinnya dengan gaji guru honorer, guru kontrak dan guru tidak tetap yang gajinya di bawah upah minimum regional (UMR) seorang buruh pabrik. Padahal mereka bekerja dari Senin hingga Sabtu.
"Jika mereka berjumlah satu juta orang dan pemerintah menyubsidi Rp 500 ribu per orang per bulan maka anggaran pendidikan yang disisihkan Rp 6 triliun per tahun," kata Sulistiyo dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Rabu (14/4).
Menurut senator asal Jawa Tengah ini, sampai saat ini belum ada upaya untuk mengatasi pelecehan profesi guru yang menerima Rp 200 ribu setiap bulannya. "Akan menjadi sejarah baru bagi Bu Menteri (Sri Mulyani) kalau pemerintah menyubsidi guru-guru yang tidak atau belum bisa diangkat sebagai PNS," harap Sulistiyo.
Ini juga, tambah Sulistiyo, sekaligus mengakhiri pelecehan profesi guru karena saat ini mereka menerima upah di bawah UMR buruh pabrik. "Masih banyak guru yang menerima upah jauh di bawah UMR buruh pabrik. Perlakuan seperti ini harus diakhiri," tegasnya.(rif/yat)
VALIDASI HONORER, BKN PERLU DANA 25 MILYAR
JAKARTA- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp144,07 miliar dalam APBNP 2010. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25 miliar akan digunakan untuk validasi dan verifikasi tenaga honorer. Sedangkan sisanya antara lain digunakan sekitar Rp94 miliar lebih untuk pengembangan aparatur.
Sekretaris Utama (Sesma) BKN Edy Sujitno mengatakan, pagu anggaran yang ditetapkan Menkeu sebesar Rp437 miliar tidak mencukupi untuk membiayai beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini.
"Tahun ini, BKN akan melakukan validasi dan verifikasi data tenaga honorer. Baik yang tertinggal maupun honorer non APBN/APBD," ucap Edy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (12/4).
Lebih lanjut dikatakan, untuk Tahun Anggaran 2010 BKN mendapatkan Rp437 miliar. Hingga triwulan pertama (akhir Maret 2010), dana yang terserap Rp49,1 persen atau 11,23 persen.
Angka ini jauh meningkah dibanding TA 2009 BKN mendapatkan Rp360,06 miliar. Di antaranya untuk membiayai penetapan formasi CPNS Rp7,6 miliar dan NIP (Nomor Induk Pegawai) Rp4 miliar.
"Realisasi anggaran 2009 Rp357,5 miliar. Sedangkan yang fisik realisasinya 100 persen," pungkasnya.(esy/jpnn)
Sekretaris Utama (Sesma) BKN Edy Sujitno mengatakan, pagu anggaran yang ditetapkan Menkeu sebesar Rp437 miliar tidak mencukupi untuk membiayai beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini.
"Tahun ini, BKN akan melakukan validasi dan verifikasi data tenaga honorer. Baik yang tertinggal maupun honorer non APBN/APBD," ucap Edy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (12/4).
Lebih lanjut dikatakan, untuk Tahun Anggaran 2010 BKN mendapatkan Rp437 miliar. Hingga triwulan pertama (akhir Maret 2010), dana yang terserap Rp49,1 persen atau 11,23 persen.
Angka ini jauh meningkah dibanding TA 2009 BKN mendapatkan Rp360,06 miliar. Di antaranya untuk membiayai penetapan formasi CPNS Rp7,6 miliar dan NIP (Nomor Induk Pegawai) Rp4 miliar.
"Realisasi anggaran 2009 Rp357,5 miliar. Sedangkan yang fisik realisasinya 100 persen," pungkasnya.(esy/jpnn)
Minggu, 04 April 2010
BKN: Data 182.553 Orang Tenaga Honorer Tercecer
JAKARTA | Surya Online - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Edy Topo Ashari mengatakan, tenaga honorer yang masih tercecer dari data base BKN hingga Desember 2009 ada sebanyak 182.553 orang.
“Data honorer yang tercecer yakni yang belum terangkat pada pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) pada periode 2005-2009,” kata Edy Topo Ashari ketika menerima rombongan kunjungan kerja Komisi II DPR ke kantor BKN di Jakarta, yang dipimpin ketua komisi Burhanuddin Napitupulu didampingi wakil ketua komisi Ganjar Pranowo, Kamis (18/3/2010).
Dikatakan Edy Topo Ashari, data tersebut telah diteliti dan direkap BKN berdasarkan penyampaian data susulan dari daerah dan telah dimasukkan dalam data base BKN.
Dari 182.553 orang tenaga honorer yang tercecer, kata dia, terdiri atas tenaga guru 90.243 orang, tenaga medis 6.023 orang, tenaga penyuluh 520 orang, tenaga teknis 17.531 orang, tenaga administrasi 29.360 orang.
Menurut dia, data tenaga honorer yang diusulkan daerah ke BKN masih terus mengalir dan bertambah. Tambahan usulan tenaga honorer yang tercecer ini kemungkinan terjadi duplikasi pengusulan yakni diusulkan dari instansi daerah yakni pemerintah daerah dan dari instansi pusat yakni Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.
Edu juga mengatakan, tenaga honorer yang tercecer tersebut belum menjadi keputusan final apakah jumlah tersebut yang akan diangkat menjadi CPNS pada 2010 atau masih ada perubahan.
Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo mengatakan, jumlah tenaga honorer yang tercecer tersebut adalah diluar dari tenaga honorer tercecer yang dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer DPR yang terdiri dari komisi II, komisi VIII, dan komisi X.
Menurut Ganjar, ketika Panja Tenaga Honorer DPR membahas persoalan tenaga honorer ternyata persolan beragam dan variabel persoalannya juga banyak.
Ganjar berharap agar pemerintah melalui BKN bisa segera menyelesaikan persoalan guru honorer yakni menetapkan jumlah formasi yang akan diangkat dengan kriteria yang jelas, sehingga persoalan ini tidak terus-menerus menjadi dilema.
Rabu, 10 Maret 2010
MASA TUGAS PANJA DIPERPANJANG
JAKARTA--Panitia kerja (panja) penyelesaian tenaga honorer diperpanjang hingga 2011. Perpanjangan ini karena masalah pengangkatan honorer sebagai CPNS belum tuntas. "Sesuai kesepakatan bersama, panja penyelesaian honorer tidak hanya bekerja satu bulan. Tapi diperpanjang hingga tahun depan," kata Kabag Humas Kementerian PAN&RB FX Dandung Indratno kepada JPNN, Selasa (9/3).
Hal yang sama diungkapkan Ganjar Pranowo, wakil ketua Komisi II DPR RI. Perpanjangan waktu kerja panja ini menurut Ganjar, untuk mengawal penyelesaian tenaga honorer hingga tuntas. Apalagi penuntasannya dilakukan bertahap. Yaitu, 2010 penyelesaian honorer tertinggal (dari data base 2005) dan 2011 honorer non APBN/APBD.
"Panja terutama DPR akan mengawal penyelesaian honorer ini sampai selesai," tegasnya.
Untuk diketahui, panja penyelesaian tenaga honorer terbentuk pada akhir Januari 2010.
Pembentukan panja ini dimaksudkan untuk memformulasikan seleksi dan penyelesaian honorer dalam jangka waktu satu bulan. Disamping menelorkan RPP baru untuk honorer tertinggal dan non APBN/APBD. (esy/jpnn)
Hal yang sama diungkapkan Ganjar Pranowo, wakil ketua Komisi II DPR RI. Perpanjangan waktu kerja panja ini menurut Ganjar, untuk mengawal penyelesaian tenaga honorer hingga tuntas. Apalagi penuntasannya dilakukan bertahap. Yaitu, 2010 penyelesaian honorer tertinggal (dari data base 2005) dan 2011 honorer non APBN/APBD.
"Panja terutama DPR akan mengawal penyelesaian honorer ini sampai selesai," tegasnya.
Untuk diketahui, panja penyelesaian tenaga honorer terbentuk pada akhir Januari 2010.
Pembentukan panja ini dimaksudkan untuk memformulasikan seleksi dan penyelesaian honorer dalam jangka waktu satu bulan. Disamping menelorkan RPP baru untuk honorer tertinggal dan non APBN/APBD. (esy/jpnn)
Minggu, 07 Maret 2010
PEMERINTAH PERSEMPIT PELUANG HONORER JADI PNS
JAKARTA - Meski pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi tenaga honorer non APBN/APBD untuk diangkat CPNS pada 2011, namun ada ketentuan baru yang dibuat yang semakin mempersempit peluang pengangkatan tenaga honorer. Ketentuan itu merupakan kesepakatan rapat tim panja penyelesaian tenaga honorer pemerintah dengan DPR RI.
Menurut Deputi Kementerian PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, honorer non APBN/APBN yang akan ikut tes seleksi CPNS dibatasi usia maksimalnya 46 tahun per Januari 2005, Dengan masa kerja minimal setahun per Januari 2004 lalu.
"Karena PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 itu jelas menyebutkan penerimaan tenaga honorer hanya sampai 2005, itu berarti di atas 2005 tidak ada pengangkatan tenaga honorer lagi," kata Ramli.
Dengan demikian, lanjutnya, yang diselesaikan pemerintah adalah tenaga honorer yang masuk data base 2005, honorer tertinggal, serta honorer non APBN/APBD di bawah tahun 2005. Sedangkan bagi honorer non APBN/APBD yang diseleksi tersendiri, juga akan dibuatkan aturan lagi. Mereka hanya bisa ikut seleksi satu kali meski usianya belum sampai 46 tahun.
Kecuali, daerah memang membutuhkan sehingga mereka bisa ikut seleksi lagi. Misalnya ketika mengikuti tes pertama pada 2011, usia honorer tenaga kesehatan 43 tahun dan ternyata tidak lulus. Ketika daerah masih membutuhkan tenaga kesehatan, maka honorer tersebut bisa ikut lagi pada 2012. Sebaliknya, bila daerah tidak membutuhkan, otomatis honorernya hanya bisa ikut seleksi satu kali.
"Jadi harus ada aturan jelas, sebab kalau tidak bagaimana urusan honorer bisa selesai" Toh tidak jadi PNS pun, mereka akan diangkat jadi pegawai tidak tetap (PTT) dengan standar gaji UMR atau sesuai kemampuan daerah (PAD)," tandasnya. (Esy/jpnn)
Menurut Deputi Kementerian PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, honorer non APBN/APBN yang akan ikut tes seleksi CPNS dibatasi usia maksimalnya 46 tahun per Januari 2005, Dengan masa kerja minimal setahun per Januari 2004 lalu.
"Karena PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 itu jelas menyebutkan penerimaan tenaga honorer hanya sampai 2005, itu berarti di atas 2005 tidak ada pengangkatan tenaga honorer lagi," kata Ramli.
Dengan demikian, lanjutnya, yang diselesaikan pemerintah adalah tenaga honorer yang masuk data base 2005, honorer tertinggal, serta honorer non APBN/APBD di bawah tahun 2005. Sedangkan bagi honorer non APBN/APBD yang diseleksi tersendiri, juga akan dibuatkan aturan lagi. Mereka hanya bisa ikut seleksi satu kali meski usianya belum sampai 46 tahun.
Kecuali, daerah memang membutuhkan sehingga mereka bisa ikut seleksi lagi. Misalnya ketika mengikuti tes pertama pada 2011, usia honorer tenaga kesehatan 43 tahun dan ternyata tidak lulus. Ketika daerah masih membutuhkan tenaga kesehatan, maka honorer tersebut bisa ikut lagi pada 2012. Sebaliknya, bila daerah tidak membutuhkan, otomatis honorernya hanya bisa ikut seleksi satu kali.
"Jadi harus ada aturan jelas, sebab kalau tidak bagaimana urusan honorer bisa selesai" Toh tidak jadi PNS pun, mereka akan diangkat jadi pegawai tidak tetap (PTT) dengan standar gaji UMR atau sesuai kemampuan daerah (PAD)," tandasnya. (Esy/jpnn)
Rabu, 24 Februari 2010
Ribuan Guru Swasta akan Kepung DPR dan Istana
23 Februari 2010 | 22:47 wib | Daerah
Ribuan Guru Swasta akan Kepung DPR dan Istana
Semarang, CyberNews. Ribuan guru swasta dari berbagai penjuru daerah, berencana akan mengepung Gedung DPR RI, Rabu (24/2). Tak hanya mengepung Gedung DPR, keesokan harinya para guru swasta yang menamakan diri Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Guru (Granad Guru) tersebut akan melanjutkan aksinya pada Kamis (25/2) di Istana Negara.
Dari Jateng, sedikitnya seribu orang guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Karyawan Swasta Indonesia (PGKSI) Jawa Tengah, turut berpartisipasi dalam aksi itu. Mereka telah berangkat menuju Jakarta dengan menumpang 14 bus pada Selasa (23/2).
Ketua PGKSI Jateng, Muh Zen Adv menyatakan, rombongan dari Jateng diperkirakan sampai di Jakarta pada pagi hari dan langsung bergabung dengan guru swasta lainnya. Aksi besar-besaran tersebut menuntut segera dihapusnya dikotomi atau pembedaan antara guru swasta dan negeri seperti yang selama ini terjadi. "Kami menuntut peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta karena selama ini jasa-jasanya kerap terlupakan. Padahal peran guru swasta tak kalah bila dibanding guru negeri," paparnya.
Pendemo juga akan menuntut agar pemerintah dan DPR RI segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang guru swasta yang mengatur tentang perlindungan hak dan profesi guru swasta. Tak hanya itu, mereka juga akan meminta pemerintah agar ikut mengatur sistem panggajian guru swasta dengan melibatkan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Tujuannya, agar gaji guru swasta bisa sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan kebutuhan hidup layak (KHL). "Di Jateng, guru swasta mencapai sekitar 130.000 guru. Dan hampir separuhnya memperoleh gaji di bawah UMK. Ini kan mengenaskan, padahal kebutuhan hidup semakin meningkat," tandasnya.
( Saptono Joko Sulistyo / CN14 )
Powered by Telkomsel Blackberry
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad
Baca Juga
- Guru Wiyata Bakti "Ngluruk" ke Jakarta
- Rizki Akhirnya Boleh Pulang
- Penjaga SD Tuntut Kesejahteraan dari APBD
- Tunjangan Guru Nonsertifikasi Siap Dibayarkan
- Desa Diminta Ikut Lindungi Warga Miskin
- Usung Keranda, Ratusan GTT dan PTT Demo Kantor Bupati
- Bakul Eceran Terpaksa Jual Ikan Asin
- 70 Persen Warga Rowosari Tak Mampu
- Tunjangan Tambahan Penghasilan Rp 4,4 M Segera Cair
- PKL Akan Tetap Dihidupkan
- Gubernur Siapkan Bantuan Ternak
- Petani Direkomendasi Hutang Bank
- Banyak Kapal "Ndongkrok", Harga Ikan Terus Naik
- PKK Beri Susu Anak TK
- Pasien Miskin Jamkesda Ditolak Berobat
Berita Terbaru
Bandung, CyberNews. Petugas gabungan hingga hari ketiga pencarian korban tanah longsor Perkebunan Teh Dewata di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu,…
Jakarta, CyberNews. Tersangka penganiayaan Ramadhan Pohan, George Junus Aditjondro tidak memenuhi panggilan kedua dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.…
Semarang, CyberNews. Lembaga nirlaba Budi Santoso Foundation diluncurkan, Kamis (25/2), di aula Gedung Suara Merdeka Pandanaran. Lembaga yang didirikan…
Jakarta, CyberNews. Hari ini rencananya Istana Wakil Presden akan menggelar syukuran, pasalnya Wakil Presiden Boediono sedang berulang tahun ke-67. "Iya…
Kuta, CyberNews. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti kasus skandal Bank…
CyberNews | Entertainmen | Gaya | Kejawen | Layar | Lelaki | Sehat | Sport | Wanita | SM Cetak | Suara Warga | Suara Remaja | Suara Pembaca | Iklan SMS | Redaksi
GROUPS
© 2009 SUARAMERDEKA.com. All rights reserved.
Langganan:
Postingan (Atom)