Pengesahan RPP Guru Honorer Diundur

Pengesahan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga honorer yang semula akan dilaksanakan, Kamis (25/2), diundur hingga Rabu (3/3). Ini terjadi karena harus ada kesepakatan semua pihak, DPR dan pemerintah. Karena itu pengesahan ini harus terus dikawal agar ada kejelasan status bagi tenaga honorer, khususnya guru honorer. Demikian diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Tia Irawan, saat dihubungi wartawan, Rabu (24/2). Diakuinya, kemarin puluhan guru honorer Kota Bandung bersama guru honorer lainnya dari berbagai daerah berada di Jakarta untuk mendesak pengesahan RPP. "Harus ada kesepakatan bersama, tidak hanya Komisi X, sehingga diundur dari kamis (25/2) menjadi Rabu (3/3). Jadwalnya setelah rapat paripurna soal Century, baru pengesahan RPP tenaga honorer," ungkapnya. Sebenarnya, kata Tia, guru honorer menginginkan agar pengesahan tersebut dilaksanakan secepatnya agar status mereka jelas. "Kita akan terus pantau, rencananya besok (Kamis, 25/2) sebagian guru honorer dari Bandung pun akan tetap melakukan desakan segera disahkannya RPP ini," ungkapnya. Pemantauan harus dilakukan secara ketat karena masih ada beberapa poin yang abu-abu. Salah satunya masalah pengangkatan tenaga honorer secara otomatis. Dalam draf RPP tidak dinyatakan secara jelas soal pengangkatan ini, padahal sejak 2005 sudah tidak ada lagi pengangkatan secara otomatis. "Kalau untuk negeri terbilang cukup aman, tapi untuk rekrutmen CPN (calon pegawai negeri) tenaga honorer yang berada di sekolah swasta masih belum jelas. Ini akan terus kita pantau dan perjuangkan," tandasnya. Dikatakan, pemantauan atas poin-poin dalam RPP harus terus dilakukan agar saat disahkan menjadi PP isinya tidak melenceng. "Ada kekhawatiran, draf di RPP isinya A, tapi di PP-nya nanti B. Jadi kami akan terus memantau. Meski akses untuk pemantauan PP ini sulit, tapi kami percaya pada wakil-wakil kami yang ada di DPR dan kami pun punya draf RPP-nya," ungkapnya. Para guru honorer ini berharap pengesahan RPP yang menjadi 3 Maret tidak kembali diundur. "Kami diyakinkan tidak akan lanjut hingga April, " tandasnya. (B.95)**