 | Kamis, 11 Pebruari 2010 | Jumlah artikel terbit hari ini: 1391 |
| |
Panja DPR Ultimatum, Tahun 2010 Persoalan Guru Honorer Harus Selesai 08 Feb 2010 PERSOALAN yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia yang dibiayai APBN/APBD tidak hanya menyangkut standard kualitas, sarana, dan prasarana serta keterjangkauan informasi secara merata ke seluruh wilayah Nusantara; tetapi juga menyangkut tenaga honorer yang terdiri dari guru bantu, guru tidak tetap, dan tenaga pendidikan. Masalah Ini sudah berlangsung puluhan tahun dan menjadi persoalan nasional sejak tahun 2005, setelah Partai Demokrat dan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat masalah ini pada masa kampanyenya pada tahun 2004. Jumlah tenaga honorer di bidang pendidikan itu tidak sedikit, lebih dari 1,5 Juta orang. Jumlah yang begitu besar adalah akibat dari semua orang, lembaga/sekolah maupun Instansi di setiap daerah bebas mengangkat tenaga hononer itu. terutama untuk guru-guru. Bahkan, pengangkatan guru hononer itu juga tidak lepas dari politisasi, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penyelesaian masalah ini tidak mudah, karena tak ada data akurat. Depdiknas tidak melakukan validasi. Hal itu diketahui, saat Wakil Ketua Komisi X DPR yangjuga Ketua Panitia Kerja (Panja) bidang pendidikan dan pertanian, Rully Chairul Azwar melakukan rapat kerja (Raker) dengan Pemda, Diknas, BKN, Men-PAN, kepala sekolah, dan tenaga pendidik se-Indonesia akhir pekan kemarin. Dari Raker itu dapat disimpulkan bahwa pendataan tenaga honorer sangat krusial, kacau-balau. Bagaimana tidak. Diknas provinsi mendapatkan data dari kabupaten kota, kabupaten kota mendapatkan data dari lembaga terkait (Diknas), Diknas mendapatkan data dari sekolah-sekolah. Data-data Itu tidak pernah divalidasi oleh Diknas. Persoalan Inilah yang kemudian menjadikan lima tahun Pemerintah SBY tak mampu merampungkan pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Semestinya 2009 pengangkatan 920.702 tenaga honorer itu sudah selesai, sesuai" dengan janji kampanyenya. Namun saat ini masih ada 115.000 tenaga honorer lagi yang belum diangkat menjadi PNS. Selain itu masih ada 103.639 tenaga honorer lainnya yang tercecer, padahal data mereka sudah masuk di BKN. Sementara di Kementerian Agama juga ada 28.660 guru kontrak dan guru bantu yang bekerja di madrasah yang DALAM kaitan itu, Ketua Panja Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, untuk menyelesiakan persoalan itu Panja sudah melakukan pembahasan tentang data dan mekanisme pengangkatan para tenaga honorer di seluruh Indonesia dengan sejumlah instansi terkait, seperti BKN, Diknas, Kementerian PAN, dan para sekretaris daerah. "Dalam pertemuan Itu Men-PAN minta waktu enam bulan untuk mempersipkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), namun Panja hanya memberikan waktu sebulan. Diharapkan akhir Februari ini RPP itu sudah selesai dan data akurat dari setiap instansi sudah diketahui, agar status tenaga honer menjadi jelas," ujar politisi Partai Golkar ini. Rully menjelaskan mereka yang belum diangkat menjadi PNS Itu masuk dalam kategori guru tidak tetap (GTT). guru honor daerah (Honda), serta guru tetap yayasan (GTY); ujar dia serayamenambahkan bahwa GTY tidak masuk dalam perhitungan diangkat jadi PNS karena termasuk tanggung Jawab pihak swasta yang dibiayai oleh yayasan masing-masing. Terhadap para tenaga honorer yang dibelum diangkat (115.000 orang) itu otomatis diangkat menjadi PNS setelah payung hukumnya keluar (PP). Bagi yang tercecer itu (103.639 orang) dilakukan validasi sebelum ditetapkan menjadi PNS. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan semisal usia atau pendidikan serta lama mengajar, maka mereka harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS. "Mereka yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak lulus ujian dan usia yang sudah melewati ketentuan, tetap harus diperhatikan kesejahteraan mereka hingga pensiun tanpa harus menjadi PNS," ujar Rully seraya menambahkan, bagi mereka yang akan diangkat akan diberikan persyaratan, untuk slap ditempatkan di daerah-daerah yang masih kekurangan guru. kata dia. Dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Rully mengatakan, harus dipertimbangkan pula sejumlah aspek, yakni rasio pengajar 120. Kondisi saat ini adalah untuk SD 126, SMP 123. dan SMA 119. Selain Itu juga harus diperhatikan penyebaran tenaga pengajar yang harus merata untuk menjamin kualitas pendidikannya. "Di sinilah letak pentingnya persyaratan bagi mereka yang diangkat menjadi PNS itu untuk bersedia ditempatkan di berbagai daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar, untuk memenuhi standard pendidikan yang berkualitas," PARTAI Golkar memiliki perhatian serius terhadap nasib tenaga honorer tersebut, terutama para guru yang memiliki misi mulia, mencerdaskan bangsa. Karena itu Ketua F-PG Setya Novanto mendesak agar dalam 100 hari pemerintahan SBY pengangkatan guru honorer menjadi PNS harus menjadi perioritas, tidak boleh ditunda-tunda lagi. "Saya telah meminta para kader Golkar yang menjadi pimpinan Komisi II. Komisi VIII, dan Komisi X DPR untuk memperjuangkan masalah ini secara optimal dalam rapat dengan counterpart mereka sehingga tidak ada lagi permasalahan yang menyangkut guru honorer, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Itu yang saya tekankan." kata Setya Novanto di ruang kerjanya. Menurut dia. harapannya itu tidak berlebihan, karena, masalah guru bantu/honorer sudah menjadi masalah klasik yang tak pernah diselesaikan secara tuntas. "Sebelum reformasi hingga sekarang tidak ada perubahan, oleh karena itu persoalan guru bantu/ honorer harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan." tegas dia. Novanto juga menegaskan seleksi penerimaan guru harus benar, fair, dan tidak boleh ada KKN. "Jadi, pelaksanaannya harus adil." ujar dia seraya menambahkan bahwa itu akan menentukan kebaikan dunia pendidikan kedepan, yang salama ini tak pernah beres akibat kurangnya komitmen pemerintah dan tidak akuratnya dala tentang guru. Dijelaskan, antara data Depdiknas, pada Juni 2009, dengan data Men-PAN pada tahun yang sama, ada selisih angka yang cukup mencolok, yakni sekitar 9.271 orang. Data Depdiknas menyebutkan angka 11.403 orang, sementara data dari Men-PAN/BKN. menyebutkan sebesar 20.684 orang. Kata Novanto, kalau selama ini pemerintah daerah mengeluh tentang kekurangan guru, hal itu mungkin dikarenakan tidak adanya dala yang akurat. Atau karena belum punya perencanaan yang matang tentang kebutuhan guru, tapi adakalanya Juga mereka kurang memperhatikan nasib guru yang belum diangkat jadi PNS. (khairul habiba/cr-14) |
|
Kategori
|  Contact Site Policy (c) 2009 Bataviase |
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus